fin.co.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menepis kekhawatiran sejumlah analis yang menilai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
Menurut Purbaya, kedua program tersebut disusun dengan mekanisme yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran negara. Karena itu, pemerintah tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan.
Ia mencontohkan, saat pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, program-program tersebut juga dapat diselaraskan dengan langkah penghematan yang sedang dijalankan.
"Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," jelas Purbaya, Minggu, 7 Juni 2026.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings, perhatian utama yang muncul justru bukan terkait program-program pemerintah.
Menurutnya, pihak S&P lebih banyak menyoroti persepsi dan sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan dibandingkan substansi program yang sedang dijalankan pemerintah.
"Waktu saya bertemu S&P terakhir, mereka sebetulnya tidak meributkan program-program itu. Yang dipertanyakan adalah sentimen negatif yang ada di market," kata dia.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap mampu menjaga defisit anggaran negara agar berada di bawah batas maksimal 3 persen meskipun program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih terus berjalan.
Ia menyebut berbagai instrumen fiskal yang dimiliki pemerintah memungkinkan penyesuaian dilakukan apabila muncul tekanan ekonomi, termasuk risiko eksternal seperti lonjakan harga minyak dunia.
"Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya kembali menegaskan bahwa asumsi yang menyebut program MBG tidak memiliki fleksibilitas anggaran merupakan pandangan yang tidak tepat. Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal apabila kondisi ekonomi global mengalami perubahan.
Ia mencontohkan kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang kerap menjadi faktor risiko terhadap anggaran negara. Namun, kondisi tersebut diyakini masih dapat diantisipasi melalui penyesuaian kebijakan yang diperlukan.
"Misalnya harganya minyak tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan pemerintah bahwa berbagai program prioritas tetap dapat dijalankan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara. Pemerintah memastikan setiap kebijakan akan terus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap sejalan dengan kondisi ekonomi dan kapasitas anggaran yang tersedia.