Jakarta Siapkan Kawasan Rendah Emisi untuk Tekan Polusi Udara

fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Breathe Cities meluncurkan laporan bertajuk “Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi” sebagai panduan strategis dalam memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan.

Laporan tersebut memuat arah kebijakan, strategi, serta tahapan implementasi Kawasan Rendah Emisi (KRE) yang dirancang tidak hanya menyasar sektor transportasi, tetapi juga mencakup pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, sektor bangunan dan energi, industri dan manufaktur, hingga penataan tata guna lahan.

Peluncuran laporan dilakukan dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema “Dari Kawasan Rendah Emisi Menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi” pada Rabu, 24 Juni 2026. Dokumen tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari penguatan kerja sama dalam mewujudkan kualitas udara yang lebih baik bagi warga ibu kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan secara bertahap dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

“Udara bersih merupakan hak dasar setiap warga dan fondasi penting bagi kota yang sehat dan layak huni. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengubah ambisi menjadi aksi nyata melalui tata kelola yang lebih kuat, regulasi yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor agar seluruh warga dapat menikmati kualitas udara yang lebih baik,” katanya dikutip, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Dudi, pencemaran udara di Jakarta masih menjadi tantangan serius, terutama yang bersumber dari emisi kendaraan bermotor. Karena itu, pengembangan Kawasan Rendah Emisi dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan rendah karbon sekaligus mengurangi paparan polusi terhadap masyarakat.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Rendah Emisi sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan secara terarah, transparan, dan akuntabel.

“Kawasan Rendah Emisi merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi kuat antarperangkat daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas, akademisi, dunia usaha, hingga media. Dengan kerja sama tersebut, kita dapat mempercepat upaya mewujudkan udara yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh warga Jakarta,” tutur Dudi.

Regional Technical Head Breathe Cities Southeast Asia Vivian Pun menyambut positif komitmen Jakarta dalam mengembangkan kebijakan udara bersih yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Laporan ini menunjukkan bahwa kebijakan udara bersih dapat bersifat ambisius sekaligus berkeadilan—mengurangi polusi sambil memastikan seluruh warga, terutama mereka yang paling terdampak oleh buruknya kualitas udara, dapat menikmati lingkungan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan mudah diakses,” katanya.

Blok M Direkomendasikan Jadi Kawasan Percontohan

Dalam laporan tersebut, terdapat lima kawasan prioritas yang direkomendasikan untuk penerapan Kawasan Rendah Emisi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

Dari lima kawasan itu, Blok M diusulkan sebagai lokasi percontohan pertama karena dinilai memiliki konektivitas transportasi publik yang baik, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta karakter kawasan campuran yang memungkinkan penerapan berbagai intervensi secara terpadu.

Penerapan KRE direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026 hingga 2029 dengan pendekatan berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta infrastruktur pendukung di masing-masing wilayah.

Berpotensi Dorong Manfaat Kesehatan dan Ekonomi