Program Makan Gratis Prabowo Mendadak Dievaluasi, Ada Apa di Balik Anggaran Jumbo Itu?

fin.co.id - Program makan gratis andalan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menghadapi pengetatan besar-besaran. Pemerintah disebut sedang menyiapkan langkah untuk memangkas skala program makan bergizi gratis di tengah tekanan fiskal yang makin terasa, sekaligus kekhawatiran soal tata kelola pelaksanaannya.

Jika rencana ini benar-benar dijalankan, anggaran program yang selama ini menjadi salah satu janji politik utama Prabowo bisa berkurang lebih dari US$ 2 miliar atau setara sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun .

Informasi ini mencuat dari laporan Reuters yang mengutip dua sumber serta dokumen presentasi internal pemerintah. Dalam dokumen tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut menargetkan efisiensi sedikitnya 15 persen dari total anggaran program tahun ini yang mencapai Rp268 triliun . Artinya, ada potensi pemangkasan besar yang membuat ruang belanja program unggulan ini semakin menyempit.

Tak hanya anggaran, jumlah penerima manfaat juga disebut ikut berpotensi dikurangi. Dari target sementara 62,5 juta penerima , angka itu dalam evaluasi internal bisa ditekan menjadi sekitar 49 juta orang .

Namun, pemerintah disebut masih mengkaji skema finalnya sehingga angka tersebut belum bersifat tetap. Di saat yang sama, penambahan lebih dari 13.000 dapur baru juga direncanakan untuk dihentikan sementara.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa program makan gratis yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu proyek sosial terbesar Presiden Prabowo sedang berhadapan dengan realitas fiskal yang tidak ringan. Apalagi, program ini termasuk salah satu belanja negara terbesar yang membutuhkan dukungan anggaran jumbo dalam waktu singkat.

Sebagai gambaran, program makan gratis mulai dijalankan pada Januari 2025 dan berkembang menjadi salah satu program bantuan pangan terbesar di dunia.

Awalnya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk tahun 2026 dengan target 83 juta penerima , angka yang berkali-kali disampaikan Prabowo dalam berbagai pidato.

Namun pada Mei 2026, alokasi itu sudah lebih dulu dipangkas menjadi Rp268 triliun . Kini, muncul lagi rencana pengurangan anggaran lanjutan yang nilainya tidak kecil.

Dalam dokumen internal yang disiapkan untuk parlemen, pengurangan jumlah penerima disebut akan dilakukan melalui pengetatan kriteria sosial dan ekonomi.

Artinya, ke depan tidak semua kelompok yang semula masuk sasaran akan otomatis tetap menerima manfaat. Pemerintah disebut ingin program ini lebih terarah dan menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti soal jumlah dapur penyedia makanan. Dari sekitar 27.000 dapur yang saat ini beroperasi atau direncanakan, hanya sekitar 21.000 dapur yang dinilai benar-benar diperlukan.

Karena itu, pemerintah sudah mulai menerapkan moratorium penambahan dapur baru, sembari menyesuaikan distribusi penerima manfaat. Bahkan, distribusi program juga sempat dihentikan sementara saat masa libur sekolah.

Meski begitu, di internal pemerintah sendiri istilah “pemotongan anggaran” tampaknya dihindari. Sejumlah pihak lebih memilih menyebut langkah ini sebagai efisiensi anggaran atau penajaman program .