Program Makan Gratis Prabowo Mendadak Dievaluasi, Ada Apa di Balik Anggaran Jumbo Itu?

Pilihan istilah ini dinilai penting secara politik karena program makan gratis merupakan salah satu identitas kuat pemerintahan Prabowo. Menyebutnya sebagai pemangkasan bisa memunculkan kesan bahwa pemerintah mundur dari janji kampanye utamanya.

Dari sisi fiskal, kebijakan ini dipandang cukup rasional. Pemerintah memang sedang menghadapi tekanan anggaran yang besar, sementara kebutuhan belanja negara di berbagai sektor juga terus meningkat.

Dalam situasi seperti itu, program berbiaya raksasa seperti makan bergizi gratis hampir pasti akan terus dievaluasi. Salah satu sumber yang dikutip Reuters menyebut anggaran perlu dipangkas agar pemerintah bisa melihat lebih objektif mana pengeluaran yang benar-benar penting dan mana yang perlu ditata ulang.

Tak hanya persoalan fiskal, evaluasi terhadap program ini juga tak bisa dilepaskan dari isu tata kelola. Rencana pengurangan skala program muncul hanya beberapa hari setelah kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya diberhentikan Presiden Prabowo dan kemudian ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta korupsi.

Kasus ini membuat sorotan terhadap pengelolaan program makan gratis makin tajam, terutama terkait efisiensi penggunaan anggaran dan pengawasan di lapangan.

Karena itu, pengurangan jumlah penerima dan dapur bisa dibaca bukan semata langkah penghematan, tetapi juga bagian dari upaya merapikan program agar lebih terkendali.

Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa dana jumbo yang digelontorkan tidak justru bocor di tengah jalan atau tersedot untuk komponen yang sebenarnya tidak terlalu mendesak.

Namun di sisi lain, rencana pengetatan ini juga mengandung risiko politik. Program makan gratis sejak awal bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga simbol kuat dari janji Prabowo kepada publik, terutama kelompok masyarakat bawah.

Jika jumlah penerima dipangkas cukup besar, dampaknya bisa terasa pada persepsi publik terhadap konsistensi pemerintah menjalankan janji kampanye.

Sejumlah analis menilai pemerintah saat ini sedang mencari jalan tengah: di satu sisi harus menjaga disiplin fiskal dan memperbaiki tata kelola, tetapi di sisi lain juga tidak ingin kehilangan dukungan politik dari basis akar rumput yang menaruh harapan besar pada program ini. Itulah sebabnya narasi “efisiensi” lebih sering dimunculkan dibanding “pemotongan”.

Sampai saat ini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi soal besaran final pemangkasan, jumlah penerima baru, maupun dampak politik dari perubahan skala program tersebut.

Kementerian Keuangan sendiri menyatakan masih menunggu rencana penajaman anggaran dari Badan Gizi Nasional sebelum implementasi diputuskan lebih lanjut.

Jika benar anggaran program makan gratis kembali dipangkas hingga Rp40-Rp50 triliun, maka ini akan menjadi salah satu penyesuaian terbesar terhadap program unggulan Prabowo sejak diluncurkan.

Keputusan akhirnya akan sangat menentukan arah kebijakan sosial pemerintah ke depan: apakah tetap memaksakan cakupan luas dengan risiko fiskal tinggi, atau memilih mempersempit sasaran demi menjaga keberlanjutan anggaran dan memperbaiki tata kelola.

Yang jelas, polemik makan gratis kini tak lagi sekadar soal menyediakan makanan untuk jutaan anak dan ibu hamil. Program ini telah berubah menjadi ujian besar bagi pemerintah Prabowo dalam menyeimbangkan antara janji politik, kapasitas fiskal, dan kredibilitas tata kelola . (*)