Menkeu Purbaya Perkuat Kebijakan Berbasis Riset, Gandeng Perguruan Tinggi

fin.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, komitmen pemerintah untuk memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kerja sama riset dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, kredibel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Purbaya, penguatan kebijakan berbasis penelitian dilakukan melalui Center for Public Finance Research yang melibatkan para peneliti dan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Di sisi lain, Purbaya menekankan pentingnya menjaga ketahanan fundamental ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung. Ia menyebut kondisi ekonomi Indonesia hingga saat ini tetap menunjukkan kinerja yang positif.

Berdasarkan data pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar 5,61 persen, sementara tingkat inflasi berada pada kisaran 3,08 persen. Stabilitas ekonomi tersebut, menurutnya, ditopang oleh surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang cukup kuat, pertumbuhan kredit yang tetap terjaga, serta aktivitas sektor manufaktur yang masih berada dalam fase ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan, pemerintah juga terus melanjutkan reformasi fiskal secara konsisten. Hingga Mei 2026, pendapatan negara menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, sementara belanja negara dilakukan secara lebih proporsional untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

Ia menegaskan, kondisi fiskal Indonesia tetap berada pada jalur yang sehat. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkendali sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global.

Sebagai instrumen utama pembangunan nasional, APBN 2026 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan sektor pertahanan, hingga percepatan investasi dan perdagangan.

Menurut Purbaya, seluruh kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Fajar Ilman/Disway