DPR Imbau PJJ Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Diberlakukan Fleksibel

fin.co.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai opsi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan yang terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau perlu dipertimbangkan secara terukur. Kendati demikian, ia menggarisbawahi skema PJJ tidak semestinya diterapkan secara menyeluruh di semua daerah.

"Menurut saya, penerapan PJJ di daerah terdampak abu vulkanik memang perlu dipertimbangkan, tetapi tidak harus diberlakukan secara serentak di semua wilayah," kata Lalu, Senin, 7 September 2026.

Menurut Lalu, penentuan kebijakan PJJ wajib merujuk pada situasi riil tiap wilayah, utamanya tingkat ketebalan abu, indeks kualitas udara, keamanan akses menuju sekolah, serta dampaknya terhadap kondisi fisik siswa.

Ia berpendapat bahwa peralihan ke mode PJJ relevan diambil apabila paparan abu vulkanik di kawasan tersebut berada pada taraf membahayakan kesehatan, terutama saluran pernapasan para murid.

"Jika konsentrasi abu cukup tinggi dan berisiko mengganggu pernapasan atau aktivitas belajar, PJJ sementara bisa menjadi pilihan untuk melindungi peserta didik," ujarnya.

Sebaliknya, ia menilai kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap muka tetap memungkinkan di area yang hanya mengalami dampak minim. Meski begitu, pihak sekolah diinstruksikan untuk mengintensifkan prosedur keselamatan.

"Namun, jika dampaknya masih ringan, pembelajaran tatap muka tetap dapat dilakukan dengan memperketat mitigasi, seperti membatasi aktivitas luar ruang, memastikan ruang kelas terlindung dari abu, dan menganjurkan penggunaan masker," jelasnya.

Lalu menegaskan, aspek keamanan serta kesehatan pelajar wajib ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam perumusan kebijakan pendidikan di tengah situasi darurat bencana.

Di samping itu, ia mendorong agar setiap keputusan PJJ dirumuskan berdasarkan basis data faktual serta hasil koordinasi erat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga otoritas teknis terkait.

"Intinya, keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas. Kebijakan PJJ sebaiknya berbasis data dan kondisi masing-masing daerah," pungkasnya.

Anisha Aprilia/Disway