AHY Pasang Strategi 2029, Demokrat Tak Ingin Terseret Citra Pemerintah

fin.co.id – Partai Demokrat dinilai tengah memainkan strategi politik dengan menjaga keseimbangan antara posisi sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan upaya mempertahankan identitas sebagai partai yang tetap kritis terhadap kekuasaan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai strategi tersebut terlihat dari sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kembali menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, hak politik rakyat, serta mekanisme checks and balances dalam demokrasi.

“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Menurut Arifki, posisi tersebut cukup rasional jika dilihat dari kepentingan elektoral Demokrat. Terlalu melekat dengan pemerintahan berpotensi membuat Demokrat kesulitan mempertahankan ceruk pemilih yang kritis terhadap pemerintah.

Karena itu, Demokrat dinilai memilih untuk tetap berada dalam pemerintahan sekaligus membuka ruang komunikasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan adanya kontrol terhadap kekuasaan.

“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.

Arifki menyebut pendekatan tersebut sebagai strategi “loyalitas berjarak”.

Menurut dia, pola itu penting bagi Demokrat dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Partai tersebut membutuhkan identitas politik yang tetap berbeda agar tidak sepenuhnya terserap oleh citra partai-partai lain yang berada dalam koalisi pemerintahan.

Posisi tersebut juga dinilai dapat membuka ruang bagi AHY untuk masuk dalam bursa calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.

Apalagi, penerapan presidential threshold nol persen pada Pemilu 2029 dinilai memberi peluang bagi Demokrat untuk membangun poros politik sendiri apabila posisi tawar AHY sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo nantinya melemah.

Di sisi lain, AHY juga menghadapi persaingan dengan sejumlah figur politik lain yang memiliki modal elektoral kuat, termasuk Gibran Rakabuming Raka.

“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.

Arifki menilai strategi tersebut berpotensi memberikan dua keuntungan sekaligus bagi Demokrat menuju 2029.

Di satu sisi, Demokrat tetap memperoleh akses dan keuntungan politik sebagai bagian dari pemerintahan. Di sisi lain, partai tersebut masih memiliki ruang untuk membangun kedekatan dengan pemilih yang kritis terhadap pemerintah.

Namun, strategi itu juga memiliki risiko. Arifki mengingatkan Demokrat harus mampu menjaga konsistensi agar sikap kritis yang ditampilkan tidak dianggap sekadar pencitraan politik.