Henri Subiakto: Sidang Gibran di MK Ungkap Politik Kekuasaan yang Selama Ini Tertutup

Henri menilai putusan MK nantinya belum tentu memenuhi ekspektasi seluruh pihak. Namun, menurut dia, proses persidangan itu sendiri memiliki dampak terhadap cara publik melihat institusi demokrasi.

"Nanti keputusan MK belum tentu memuaskan, bahkan kemungkinan anti klimaks. Namun pertunjukkan di ruang sidang secara sosial, bisa mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi," tulis Henri.

Ia mengatakan proses tersebut dapat membuat publik mempertanyakan bagaimana persyaratan pencalonan yang seharusnya objektif diproses dalam sistem demokrasi.

"Rakyat melihat bahwa syarat pencalonan yang seharusnya objektif bisa menjadi arena manuver teknis dan politik. Ini memperkuat pandangan bahwa demokrasi prosedural di Indonesia masih rentan terhadap pengaruh jaringan elit (keluarga, partai, birokrasi)," tulisnya.

Soroti Pertanyaan Hakim MK

Di sisi lain, Henri melihat persidangan terbuka di MK juga memiliki sisi lain. Menurut dia, pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan hakim menunjukkan bahwa mekanisme hukum tetap dapat digunakan untuk menguji persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan.

"Di sisi lain, proses sidang yang terbuka, menunjukkan adanya beberapa pertanyaan kritis hakim yang menunjukkan mekanisme hukum masih bisa digunakan untuk menguji kekuasaan, sekaligus edukasi betapa gelapnya proses politik di Indonesia," tulis Henri.

Dalam perkara tersebut, para pemohon memang meminta agar persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka. Mereka mengakui permohonan diajukan jauh melewati tenggang waktu pengajuan PHPU, tetapi meminta MK mengesampingkan persoalan formal tersebut dengan alasan keadilan substansial.

Henri Minta Proses Politik dan Hukum Terus Diawasi

Henri kemudian menekankan pentingnya keterbukaan dan pengawasan publik terhadap proses hukum maupun politik. Ia menyebut perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai hubungan antara hukum dan realitas politik.

"Dengan demikian meski hasil sidang ini belum tentu mengubah realitas politik, minimal bisa menjadi pembelajaran pada masyarakat tentang realitas hukum dan realitas politik yg harus terus diawasi dan dituntut untuk terus terbuka, agar menekan penyimpangan yang sering dilakukan di arena tertup oleh elit elit yang masuk angin," tulisnya.

Di bagian akhir pernyataannya, Henri menyampaikan apresiasi terhadap MK sekaligus menekankan pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjaga konstitusi.

"Terima kasih MK, peran, kejujuran dan keberanianmu menjaga konstitusi masih sangat dibutuhkan bangsa dan negara," tulis Henri. *