Punya Pengalaman Dua Kali Ikut Pemilu, PSI Masih Kaji Wacana Pileg-Pilpres 2029 Dipisah

fin.co.id - Sekitar 16 juta suara disebut tidak memiliki representasi di DPR ketika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diterapkan sebesar empat persen. Kondisi itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menyikapi pembahasan perubahan aturan Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni mengatakan, partainya masih mengkaji berbagai wacana perubahan sistem pemilu, termasuk rencana memisahkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Ia menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

“Saya belum terlalu mengkaji itu ya. Jadi mungkin sekarang tim kami bekerja terus,” kata Raja Juli.

PSI Belum Tentukan Sikap soal Pileg dan Pilpres

Menurut Raja Juli, pembahasan Undang-Undang Pemilu perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia menyebut diskusi publik dapat menjadi ruang bagi PSI untuk merespons berbagai usulan perubahan aturan pemilu.

Wacana pemisahan Pileg dan Pilpres menjadi salah satu isu yang muncul dalam pembahasan perubahan sistem pemilu menjelang Pemilu 2029. Namun, Raja Juli mengatakan PSI belum mengambil sikap terhadap wacana tersebut.

Selain pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, Raja Juli turut menanggapi rencana perubahan ambang batas parlemen. Ia mengatakan PSI siap mengikuti keputusan yang nantinya dihasilkan parlemen.

“Ya kami pada dasarnya kita tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR ya. Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI insyaallah siap ya,” ujarnya.

Raja Juli Soroti Dampak Parliamentary Threshold

Dalam pembahasan ambang batas parlemen, Raja Juli mengatakan PSI lebih memperhatikan formulasi yang dapat menjaga keterwakilan suara pemilih di DPR. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya meminta adanya formulasi yang lebih tepat.

“Yang jadi persoalan adalah keputusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat itu tidak mubazir, suara rakyat tidak sia-sia,” kata Raja Juli.

Raja Juli kemudian mencontohkan penerapan ambang batas parlemen empat persen yang menurutnya menyebabkan sekitar 16 juta suara tidak memiliki representasi di DPR. Ia juga mempertanyakan potensi jumlah suara yang tidak terwakili apabila ambang batas tersebut menjadi lima persen.

“Kan sudah ada tuh angkanya ya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di DPR dengan threshold empat persen. Kalau lima persen kira-kira berapa?” ujarnya.

Di sisi lain, Raja Juli mengatakan PSI telah memiliki pengalaman mengikuti dua kali pemilu dan kini dipimpin Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum. Ia juga menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan dukungan kepada PSI.

“Apalagi insyaallah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI, insyaallah kami tidak ada masalah,” katanya.