Perpres Ojol Disahkan, DPR Wanti-Wanti Jangan Ada Ego Sektoral di 3 Kementerian yang Terlibat

Menurut Huda, meskipun pembahasan aturan melibatkan tiga instansi berbeda, seluruh regulasi turunan perlu dihimpun dalam satu naskah harmonisasi. Langkah ini diharapkan menjaga keselarasan aturan yang diterbitkan masing-masing kementerian.

"Komisi V DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan secara aktif agar Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi para pengemudi ojol di seluruh Indonesia," pungkas Huda.