Prabowo Reshuffle Kabinet dalam 2 Pekan, Gerindra Ungkap Alasan di Balik Keputusan Presiden

fin.co.id - Percepatan penanganan bencana dan kebutuhan membenahi lembaga pemerintahan menjadi alasan yang disoroti Partai Gerindra terkait perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam dua pekan terakhir.

Menurut juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, perubahan susunan pejabat diperlukan agar pemerintah memiliki sosok yang responsif dalam menjalankan program dan menangani berbagai persoalan di Indonesia.

Bahtra menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, langkah tersebut tepat untuk mendukung kinerja pemerintah, terutama di tengah sederet bencana yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

"Untuk mempercepat kerja-kerja pemerintah yang kita tahu sendiri, butuh penanganan-penanganan yang sangat cepat dan harus responsif," jelas Bahtra, Jumat, 16 Oktober 2026.

"Misalnya, kalau kita bicara soal bencana yang menimpa kita hari ini, berkenaan dengan Karhutla, belum lagi bencana yang sering datang, seperti banjir," lanjutnya.

Gerindra Soroti Penunjukan Maulana Bungaran sebagai Wamenimipas

Bahtra mencontohkan penunjukan kader Gerindra M Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Wamenimipas). Prabowo melantik Maulana dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Bahtra, latar belakang Maulana di bidang hukum sesuai dengan kebutuhan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kemenimipas), yang tengah menghadapi sejumlah persoalan.

"Kemenimipas akhir-akhir ini kita lihat butuh penegakan atau penindakan di lapas-lapas kita. Kalau kita lihat sosoknya Pak Maulana, memang background-nya beliau kan background hukum, dan itu dibutuhkan dalam rangka upaya perbaikan, bukan hanya di imigrasi, tetapi juga di lapas," jelas Bahtra.

Ia juga menyinggung inspeksi mendadak Ombudsman yang dinilai menunjukkan perlunya pembenahan di lingkungan kementerian tersebut.

"Dengan sidaknya Ombudsman kemarin juga, artinya banyak sekali ke depannya, pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan di sana," sambungnya.

Gerindra Tanggapi Pertukaran Posisi Dua Jenderal TNI

Selain pergantian pejabat di Kemenimipas, Bahtra menanggapi keputusan Prabowo yang menukar posisi Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Keduanya dilantik presiden pada Kamis (15/10/2026).

Bahtra menilai Prabowo telah mempertimbangkan kapabilitas masing-masing sebelum memutuskan pertukaran posisi kedua jenderal TNI tersebut. Ia memandang keputusan itu sebagai bagian dari kewenangan presiden dalam menentukan susunan pejabat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Partai Gerindra, kata Bahtra, akan terus memberikan dukungan terhadap keputusan Prabowo, termasuk dalam perombakan kabinet yang berlangsung dalam dua pekan terakhir.