NasDem dan PDIP Jakarta Bertemu, Apa yang Dibahas?

fin.co.id - Usulan pembentukan daerah pemilihan (dapil) khusus Kepulauan Seribu untuk Pemilu 2029 menjadi salah satu agenda yang dibicarakan dalam pertemuan Partai NasDem dan PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Gagasan tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai pembangunan ibu kota, kebijakan anggaran, dan pentingnya memperkuat komunikasi antarpartai politik.

Pertemuan berlangsung saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta menyambangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Jumat, 30 Oktober 2026.

Kunjungan silaturahmi tersebut menjadi kesempatan bagi kedua partai untuk bertukar pandangan mengenai sejumlah persoalan strategis Jakarta.

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino memimpin rombongan bersama Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta Jupiter. Rombongan juga melibatkan anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, yakni Nova Harivan Paloh, Mohamad Ongen Sangaji, Gias Kumari Putra, Imamuddin, Riano P. Ahmad, dan Raden Gusti Arief, serta jajaran fungsionaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta.

Kedatangan mereka disambut Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja, Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan, serta jajaran fungsionaris partai.

NasDem Dorong Soliditas Parlemen di Tengah Tekanan Fiskal Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, Wibi menekankan pentingnya komunikasi lintas partai untuk mendukung pembangunan Jakarta. Ia berharap perbedaan kepentingan politik tidak menghambat kerja sama dalam merumuskan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Bagaimana membangun Jakarta bersama-sama tanpa melihat ego sektoral kepartaian, tetapi bagaimana politik itu hadir untuk membantu dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di Jakarta,” ujar Wibi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga menyoroti perlunya soliditas partai politik di parlemen untuk mendukung program kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Menurutnya, penurunan dana bagi hasil (DBH) membuat pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menentukan program-program super prioritas karena tidak seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan.

“Di tengah tekanan fiskal dengan dana bagi hasil yang menurun, banyak program yang ingin dikerjakan Pemerintah Provinsi Jakarta. Namun, tidak semuanya bisa dilaksanakan. Pasti dibutuhkan pilihan-pilihan program yang super prioritas. Karena itu, perlu dukungan dan soliditas di parlemen agar program-program tersebut dapat berjalan,” katanya.

Selain persoalan pembangunan dan anggaran, NasDem mengusulkan agar Kepulauan Seribu memiliki dapil tersendiri pada Pemilu 2029. Wibi menilai masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan keterwakilan politik yang lebih dekat dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.

Ia berharap keberadaan anggota dewan yang secara khusus memperjuangkan kepentingan Kepulauan Seribu dapat meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.

“Warga Kepulauan Seribu, hari ini, sangat amat tertinggal sehingga membutuhkan representasi daripada anggota dewan yang memang hadir dan juga bekerja untuk Kepulauan Seribu,” jelasnya.