Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY, Forum Kebangsaan Desak Wapres Dimakzulkan

fin.co.id - Sekelompok aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY melakukan aksi simbolis dengan menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Rabu, 4 November 2026.

Aksi tersebut berlangsung saat rombongan memasuki ruang Banggar untuk menyampaikan pernyataan sikap sekaligus menggelar audiensi dengan jajaran DPRD DIY. Setelah rangkaian kegiatan selesai, foto Gibran kembali dipasang di tempat semula.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi selaku pelindung dan Muhammad Chirzin sebagai Pembina Forum Kebangsaan DIY.

Muhammad Chirzin menjelaskan, kedatangan mereka bersama sejumlah elemen masyarakat ke DPRD DIY merupakan bentuk penyampaian keresahan terhadap kondisi kebangsaan saat ini.

Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Kebangsaan DIY membawa dua tuntutan utama. Pertama, meminta kejelasan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kedua, mempertanyakan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam hal ini pada forum ini kita menuntut dua hal satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu, tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli," kata Chirzin.

Selain persoalan ijazah Jokowi, mereka juga secara terbuka menyampaikan tuntutan agar Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden dan Jokowi diadili.

"Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," sambungnya.

Chirzin mengungkapkan, aksi menurunkan foto Gibran di ruang Banggar DPRD DIY dilakukan secara spontan oleh rombongan Forum Kebangsaan DIY.

Namun, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar aksi biasa. Menurutnya, penurunan foto itu memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan tuntutan mereka terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Chirzin juga mengingatkan DPR RI agar tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia bahkan menyebut DPR telah mengkhianati amanat rakyat apabila tidak menindaklanjuti tuntutan pemakzulan tersebut.

"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya sepintas di forum tadi, andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," pungkasnya.

Penurunan Foto Wapres Gibran di Ruang Sidang Banggar DPRD DIY

USIR GIBRAN DARI ISTANA https://t.co/VLmzQfCeJ3

— *Rud* (@Rudetiawanst) November 4, 2026

Persoalan keaslian ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi perdebatan setelah sejumlah pihak mempertanyakan dokumen pendidikan mantan presiden tersebut. Ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu dokumen yang dipersoalkan.