Habiburokhman Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Lebih Serius dari Skandal Watergate

fin.co.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai perkara yang sangat serius. Bahkan, ia menyebut kasus tersebut memiliki tingkat keseriusan yang melampaui skandal Watergate di Amerika Serikat (AS).

Menurut Habiburokhman, perbedaan utama kedua peristiwa itu terletak pada pihak yang diduga melakukan penyadapan. Dalam skandal Watergate, aksi tersebut dilakukan oleh pihak yang menjadi pesaing politik. Sementara dalam perkara yang tengah diusut di Indonesia, dugaan penyadapan justru menyeret pihak yang semestinya bertanggung jawab melindungi kepala negara.

"Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Ia turut menyayangkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara tersebut. Habiburokhman menilai kepolisian semestinya menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada Presiden sebagai kepala negara.

Namun, menurutnya, dugaan penyadapan ini justru melibatkan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan.

"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Habiburokhman mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan yang dinilainya memiliki tingkat keseriusan ekstrem.

Ia berpandangan, Perppu dapat menjadi salah satu pilihan apabila keadaan mendesak. Menurutnya, penerapan pasal makar saja belum cukup untuk menggambarkan beratnya dugaan tindakan penyadapan terhadap kepala negara.

"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman.

"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana," sambungnya.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi.

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan metode scientific crime investigation serta hasil penyidikan yang telah dilakukan.

"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep di Bareskrim Polri, Selasa, 3 November 2026.

Dalam perkembangan selanjutnya, penyidik kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.