Habiburokhman Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Lebih Serius dari Skandal Watergate

Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Sasaran dugaan penyadapan juga mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dikenakan tiga ketentuan pidana.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, maupun mencatat transmisi informasi yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur larangan mengakses komputer atau sistem elektronik milik pihak lain secara sengaja dan tanpa hak, termasuk dengan tujuan memperoleh informasi elektronik. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut melarang tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Pelanggaran ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama delapan tahun.