.png)
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
fin.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, koalisi permanen yang ditawarkan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan hal baru. Wacana itu, kata dia, selalu muncul setiap periode kepresidenan karena dianggap perlu untuk memperkuat kerja sama politik.
"Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana, dan pemikiran itu mengemuka. Karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang," kata Muzani kepada wartawan, Selasa 18 Febuari 2025.
Muzani mengatakan, ide ini ditawarkan kepada koalisi termasuk kepada para ketua umum partai. Namun, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai implementasi gagasan tersebut.
"Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut," terangnya.
Meski demikian, Muzani menilai, gagasan koalisi permanen ini sangat baik dan diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan.
Terkait dengan kekhawatiran adanya pengawasan yang terlalu lemah akibat koalisi yang terlalu besar, Muzani menjelaskan bahwa fungsi check and balance tidak selalu harus berasal dari partai politik.
"PERS itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama," katanya.
Baca Juga
Ia menambahkan, kritik dan pandangan kritis bisa datang dari luar gedung, dan hal itu akan selalu didengar dan diperhatikan oleh Prabowo.
"Gagasan ini adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan," tutup Muzani.
Diketahui, Gagasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Padepokan Garugayasa, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian politik dan kontinuitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
(Fajar Ilman)
