fin.co.id - Sebanyak 708 kendaraan dinas pada tahun 2024 tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2024.
Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Tangerang, Abdulah Rijal mengatakan bahwa hal ini ramai berawal dari adanya LHBPK tahun 2023 yang hasilnya muncul pada tahun 2024 kemarin hingga adanya pengaduan kepada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.
Hanya saja kata Rijal, teman-teman dinilai salah penafsiran saja, yang di mana temuan BPK tersebut berupa fisik, aset tetap dan mesin kendaraan bermotor sebanyak 708 tersebut tidak diketahui keberadaannya.
"Jadi, tidak diketahui keberadaannya ini jangan di asumsikan hilang dan telah dijual yah " ujar Rijal, dikutip Jumat 7 Maret 2025.
Dikatakan Rijal, dari jumlah 708 itu, disebutkan sebanyak 8 kendaraan hilang, 4 kendaraan dalam tahap TPPDL, dan 666 dalam tahap penelusuran.
Rijal juga mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai pendataan aset waktu itu BPK meminta data aset kendaraan dinas milik Pemkab Tangerang yang berjumlah ribuan barang.
"Nah waktu itu, kami dikasih waktu dua hari dalam melakukan pendataan aset kendaraan dinas tersebut," ucap Rijal.
Baca Juga
Selanjutnya kata Rijal, pihaknya juga langsung melakukan koordinasi dengan para OPD hingga pihak kecamatan untuk menginventarisir aset yang ada di masing-masing OPD dan kecamatan tersebut dengan melaksanakan apel kendaraan dinas di lapangan Maulana Yudha Negara selama dua hari tersebut.
"Nah BPK meminta kami jangan hanya memfoto saja, melainkan harus mengerik nomor rangka seluruh kendaraan dinas yang ada di Kabupaten Tangerang selama dua hari itu,"terang Rijal.
Dimana, dalam waktu dua hari tersebut pihaknya hanya bisa menyajikan sebanyak 1.900 kendaraan dinas. Karena memang yang hadir pada apel kendaraan dinas tersebut hanya sejumlah segitu dengan sisa yang belum hadir sebanyak sekitar 700 kendaraan dinas.
"Saat ini kami sedang menginventarisir sisa 700 kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya," ujarnya.
Makanya kata Rijal, saat ini pihaknya tidak berhenti sampai disitu saja. Karena pihaknya telah membentuk tim inventarisir dan tim analisis untuk mengetahui sisa kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya tersebut.
Dimana, kedua tim tersebut saling berkolaborasi dan berkomunikasi untuk melakukan tindakan terhadap kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya.
"Apakah nantinya akan dilakukan penghapusan ataupun dengan dengan tindakan ganti rugi atas kendaraan dinas tersebut. Dan informasi terakhir 700 kendaraan dinas tadi yang belum diketahui keberadaannya, saat ini sekitar 300 sudah diketahui keberadaannya," pungkas Rijal.