fin.co.id - Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian (Kapolri).
Ray Rangkuti, menilai, Listyo Sigit Prabowo memiliki bakat politik yang lebih kuat dibandingkan dengan kemampuannya sebagai aparat penegak hukum.
Hal ini disampaikan Ray dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat 7 Maret 2025.
"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," ujar Ray dalam diskusi.
Ray bahkan mengatakan, kemungkinan Kapolri Sigit untuk bergabung dengan Presiden Jokowi mendirikan partai politik baru.
"Bagus itu untuk melalui dia bersama Pak Jokowi mendirikan Partai Politik baru. Ketua Umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo cocok banget," katanya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Ray menjelaskan bahwa meskipun dirinya telah lama mendorong agar Kapolri Listyo Sigit dievaluasi oleh Prabowo Subianto, posisi Kapolri masih cukup kuat.
Menurutnya, hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo terkait posisi Kapolri menjadi semacam titik temu dalam konsolidasi politik mereka.
"Saya juga udah lama mendorong supaya Kapolri Listyo Sigit ini segera dievaluasi oleh Pak Prabowo. Tapi, saya kira juga ya posisi Kapolri ini cukup kuat. Dihadapan Pak Prabowo, ini kan ibaratnya, apa namanya itu ya, bahkan diskusi paling alot nih kira-kira antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo," ungkap Ray.
Ray juga menyoroti bahwa beberapa program unggulan Presiden Jokowi terhambat di era Prabowo, namun posisi Kapolri masih tetap dijabat oleh Listyo Sigit, yang mencerminkan adanya kompromi politik antara Jokowi dan Prabowo.
Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan Kapolri.
Anam menilai bahwa setiap Kapolri memiliki prestasi dan masalahnya masing-masing. Dalam hal ini, Kapolri Listyo Sigit berhasil melahirkan Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan serta memasukkan isu disabilitas dalam konteks kepolisian.
"Ya, akan juga ada masalah-masalah yang juga besar. Ya, hampir semua kapolri punya problem itu dan punya problem aktivitas yang juga baik yang memang jawabannya. Misalnya kayak Pak Listyo Sigit, misalnya ya, di tengah-tengah berbagai masalah, tapi beliau juga melahirkan sebuah Direktorat pelindungan anak dan perempuan yang itu cukup progres," kata Anam.
Anam juga menekankan bahwa pergantian Kapolri harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan bukan politik praktis, dengan memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi alat negara yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara.