.png)
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini.
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan sistem afirmasi. Maka itu, sistem afirmasi pada tahun 2024 akan menjadi yang terakhir.
"Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada konferensi pers di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Senin 17 Maret 2025.
Sehingga sistem afirmasi pada rekrutmen PPPK tahun 2024 akan menjadi yang terakhir dilakukan oleh pemerintah. "Berkenaan dengan proses penerimaanan PPPK untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir," katanya.
"Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan," lanjutnya.
Ia menegaskan, proses rekrutmen pengangkatan ASN bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan.
"Akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tuturnya.
Hal ini lantas ditegaskan oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini pada kesempatan yang sama.
Baca Juga
Selama ini rekrutmen PPPK tidak melalui tes khusus layaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), melainkan berdasarkan riwayat pengabdian di instansi sebagai honorer.
"Sekarang ini kan yang kita lakukan afirmasi semua nih, artinya khususnya untuk PPPK, ya, kalau PNS kan memang dia menggunakan prinsipnya kompetitif," kata Rini.
"Tapi untuk yang CASN (PPPK), yang saya sampaikan tadi, kita memenuhi semua yang terdata di data BKN dan ini sifatnya afirmasi memang. Mereka kan bisa langsung dimasukkan sesuai dengan formasi yang diusulkan. Jadi ada juga yang tidak mengusulkan formasi," katanya.
Sedangkan,kata dia, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya meritokrasi dalam mengangkat pegawai negeri sipil.
"Presiden tadi sudah mengarahkan tidak ada lagi afirmasi jadi nanti seandainya pun dibuka, maka itu akan berlaku meritrokrasi. Kita ingin mendapatkan sumber daya manusia yang kompetensi sesuai dengan (kompetensi yang dibutuhkan)," katanya.
(Annisa Zahro)
