.png)
Demokrasi Butuh Kritik, Bukan Kekerasan: DPR Desak Pengusutan Kasus terhadap Media
fin.co.id - Kekerasan terhadap jurnalis kembali mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Menanggapi insiden yang menimpa awak media di Semarang, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menyampaikan keprihatinan sekaligus seruan tegas untuk pengusutan tuntas peristiwa tersebut.
"Secara prinsip, saya pertama turut prihatin dan sekaligus ikut berbela sungkawa bagi teman-teman insan media yang hari ini kita melihat kejadian di Semarang, kawan-kawan kena pukul," ungkap Riyono, Senin, 7 April 2025.
Ia menyatakan, DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya dalam merespons kasus kekerasan terhadap media. Menurutnya, perlindungan terhadap kebebasan pers harus menjadi prioritas dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.
"Pertama, tentu DPR akan meningkatkan pengawasan kinerja terhadap teman-teman kepolisian dan sekaligus juga meminta untuk mengusut secara tuntas kejadian yang menimpa teman-teman media," tegasnya.
Bagi Riyono, kekerasan terhadap wartawan bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga ancaman serius terhadap prinsip dasar demokrasi. Ia mengingatkan bahwa media merupakan salah satu pilar demokrasi yang tidak boleh dilemahkan melalui intimidasi, apalagi kekerasan fisik.
"Ancaman kepada media dan kepada teman-teman wartawan itu adalah ancaman kepada demokrasi. Kita gak boleh demokrasi ini diisi dengan kekerasan ataupun juga dengan, apalagi sampai bersifat fisik," kata dia.
Baca Juga
Dalam pandangannya, demokrasi yang matang hanya bisa dibangun di atas dasar keterbukaan dan keberanian untuk menerima kritik. Setiap pihak, kata Riyono, perlu menunjukkan kedewasaan dengan bersikap terbuka terhadap masukan dari publik dan media.
"Matangnya demokrasi itu adalah semakin matangnya kedewasaan semua pihak untuk menerapkan prinsip saling memberikan kritik dan masukan secara konstruktif," ujarnya.
Ia menegaskan, media memiliki peran vital dalam mengontrol jalannya kekuasaan dan kebijakan pemerintah serta institusi lainnya. Untuk itu, masyarakat dan lembaga legislatif harus bersama-sama mengawasi agar demokrasi tidak ternoda oleh praktik kekerasan terhadap media.
"Media menjadi pilar demokrasi yang penting untuk menjadi kontrol terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah, institusi, baik itu Polri atau yang lain," sambung Riyono.
Pernyataan ini menegaskan komitmen DPR dalam memperjuangkan kebebasan pers dan menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan di atas rel yang benar—tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan dengan penuh penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. (Fajar Ilman)
