Esoterika Fellowship Masuk Kampus, Denny JA: Antara Identitas Kelompok dan Etika Publik

fin.co.id - Dalam semangat membangun peradaban baru berbasis spiritualitas lintas agama dan teknologi cerdas, sebanyak 25 dosen dari 9 kampus ternama di Indonesia berkumpul dalam workshop terkait program Esoterika Fellowship Masuk Kampus, yang digelar di Jakarta pada 21 hingga 23 April 2025.

Kampus-kampus yang berpartisipasi meliputi UIN Bandung, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Universitas Kristen Indonesia (UKI), IPMI International Business School, Universitas HKBP Nommensen (UHN), IAIN Cirebon, STABN Sriwijaya, President University dan perwakilan dari Ambon. 

Para peserta sendiri terdiri dari 17 doktor, 6 master dan 2 profesor, yang mewakili spektrum agama dan disiplin ilmu yang luas, dari filsafat, teologi, hingga sosiologi.

Workshop yang digelar selama tiga hari ini dibuka oleh pidato visioner dari Denny JA, pelopor gerakan spiritual lintas iman dan penggagas Forum Esoterika. Dalam pidatonya, Denny menyatakan bahwa saat ini kita sedang memasuki bab pertama dari peradaban baru. 

"Peradaban 2.0. Di era ini, Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi fondasi kehidupan manusia," jelas Denny JA dalam pidatonya. 

Ia menjelaskan, pada peradaban baru ini agama tidak lagi hanya suara mimbar, tapi juga bisikan batin yang dibantu dipahami oleh kecerdasan buatan. 

Namun kemudian, pertanyaan besar muncul, mengapa di negara-negara yang sangat religius, justru korupsi lebih merajalela?

Denny JA memaparkan data menggemparkan dari Gallup Poll dan Transparency International yang menunjukkan paradoks global di mana negara-negara dengan masyarakat yang paling religius justru menempati peringkat terendah dalam kebersihan pemerintahan.

Sebaliknya, negara-negara Skandinavia yang religiositasnya rendah justru memimpin dalam integritas publik.

"Fenomena ini mengguncang nalar. Bukankah agama seharusnya menjadi sumber moralitas? Mengapa justru korupsi tumbuh di tengah doa-doa yang menggema?" papar Denny JA.

"Jawabannya mungkin terletak pada satu perbedaan mendasar, agama sebagai identitas kolektif versus agama sebagai sumber etika publik," sambungnya.

Di banyak negara berkembang, agama telah bergeser fungsi, bukan lagi sumber laku etis di ruang publik, melainkan juga simbol kelompok, lambang politik, bahkan alat untuk mengeraskan batas “kami” dan “mereka.” 

"Ketika agama menjadi alat penanda, etika kehilangan daya cengkeramnya. Ibadah dilaksanakan, simbol ditampilkan, tetapi dalam ruang birokrasi dan transaksi kekuasaan, integritas runtuh," jelas Denny JA.

Sebaliknya, negara-negara Nordik membentuk etika publik dari akar yang berbeda, yakni filsafat humanisme, nilai-nilai HAM, etika kerja Protestan yang membentuk kebiasaan, serta kepercayaan tinggi pada institusi. Dengan demikian, di negara-negara tersebut, kejujuran bukan sekadar nilai religius, tapi menjadi norma sosial. Transparansi bukan karena takut Tuhan, tapi karena sistem yang menjamin kesetaraan.

"Etika publik adalah kesepakatan moral kolektif bahwa di ruang bersama, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi yang tak tergantung dari agama mana pun," tegasnya.