Natalius Pigai Dukung Program Barak Militer Dedi Mulyadi: Tidak Melanggar HAM

fin.co.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan dukungan terhadap program pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pigai menilai bahwa pendekatan ini tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang disiplin dan bertanggung jawab, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dengan gagasan-gagasan yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental dan karakter," ujar Natalius Pigai, ditemui di Kementerian HAM, Kamis 8 Mei 2025.

Lebih lanjut, Natalius Pigai juga menyarankan agar program ini dievaluasi dan, jika terbukti efektif, dapat diadopsi secara nasional.

"Kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan agar ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," kata Pigai.

Program pendidikan karakter ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan TNI. Peserta program adalah siswa yang terlibat dalam perilaku menyimpang dan mengikuti pelatihan di barak militer

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal.

Dedi Mulyadi berharap bahwa melalui pendidikan berkarakter ini, siswa dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

"Melalui pola pendidikan disiplin siswa dalam kaedah bahasa saya adalah pendidikan pilihan negara. Dengan penguatan pendidikan berkarakter, maka, kami menggandeng Lembaga TNI," tutur Dedi.

"Karena TNI memiliki pengalaman. Dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil," pungkasnya. (Hasyim Ashari)