Dugaan Markup: Laporan awal mengindikasikan harga pembelian Chromebook jauh di atas harga pasar.
Kualitas di Bawah Standar: Ada keluhan mengenai spesifikasi perangkat yang diterima sekolah-sekolah yang tidak sesuai standar atau tidak sebanding dengan harga.
Spesifikasi rendah: Hanya 4GB RAM, penyimpanan 32GB, dan bergantung pada internet.
Vendor Lokal yang Terlibat: Data e-katalog LKPP menyebut enam vendor lokal: Zyrex, Axioo, Advan, Evercoss, Supertone (SPC), dan TSMID, dengan TKDN 25-40%.
3. Jaringan Perusahaan Afiliasi yang Mencurigakan:
Penyelidikan mendalam mulai mengungkap keterlibatan sejumlah perusahaan yang diduga memiliki hubungan afiliasi dengan pihak internal Kemendikbudristek atau lingkaran kekuasaan.
Pola Tender yang Terencana: Indikasi awal adanya pengaturan dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) terlihat dari pola tender yang mengarah pada pemenangan pihak-pihak tertentu dengan rekam jejak yang meragukan.
4. Manipulasi Tender dan Dana BOS yang Diarahkan:
Permainan Tender: Modus operandi yang disinyalir melibatkan permainan tender. Proses lelang diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu.
Penggelembungan via Dana BOS: Ada indikasi penggelembungan harga juga terjadi melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya fleksibel. Namun diarahkan untuk pembelian Chromebook dengan harga yang telah ditentukan.
5. Pemeriksaan Saksi dan Potensi Keterlibatan Tingkat Atas:
Daftar Pemeriksaan: Sejumlah pihak, termasuk 6 pejabat Kemendikbudristek di berbagai level, perwakilan perusahaan penyedia, hingga pihak sekolah, telah dipanggil dan diperiksa.
Nama Nadiem Terus Disebut: Meskipun belum ada penetapan tersangka yang langsung menyeret Nadiem Makarim, posisinya sebagai pimpinan kementerian saat kebijakan digulirkan membuatnya terus disebut.
Pendalaman Rantai Komando: Penegak hukum berkomitmen mendalami rantai komando dan pengambilan keputusan untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak di tingkat atas.
Tanggung Jawab Pemegang Kebijakan