.png)
Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kamis, 12 Juni 2025 malam.
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto ingin menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melakukan negosiasi tarif impor 32 persen langsung. Namun, belum diketahui waktu pastinya.
"Ada (rencana pertemuan Prabowo dan Trump), tetapi saya belum bisa memastikan kapan," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.
Akan tetapi, Prasetyo mengatakan, belum ada jadwal pasti pertemuan kedua pimpinan negara tersebut. Ia juga tidak bisa memastikan, apakah pertemuan keduanya bisa terwujud ketika negosiasi masih berlangsung.
"Sebagai sebuah upaya tentu ada (keinginan). Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump," katanya.
Prasetyo mengatakan, pemerintah telah memberikan sejumlah penawaran kepada AS. Ia berharap, AS mempertimbangkan tawaran yang diberikan Indonesia.
"Ya kita berharap, kita betul-betul berharap itu pemerintah Amerika dapat mempertimbangkan," harapnya.
Maka itu, kata dia, hingga kini pemerintah tengah menunggu hasil tim negosiasi yang ada di AS. Semoga ada hasil yang baik daam pertemuan itu.
Baca Juga
"Tapi makanya kita tunggu, mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia supaya tim negosiator dapat memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kita," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengirim surat kepada sejumlah negara terkait penetapan kebijakan tarif impor. Indonesia dikenakan tarif 32%.
Dalam suratnya Trump menuliskan bagaimana kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Namun dia menyayangkan kerja sama ini membuat perdagangan AS defisit dengan Indonesia.
Demi perdagangan yang dinilai adil dan mengurangi defisit AS terhadap Indonesia, Trump akan mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%.
"Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32% kepada Indonesia atas semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua Tarif Sektoral. Barang yang dikirim ulang untuk menghindari Tarif yang lebih tinggi akan dikenakan Tarif yang lebih tinggi tersebut. Harap dipahami bahwa angka 32% tersebut jauh lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan yang kami miliki dengan Negara Anda," terangnya dalam surat yang diunggah dalam Truth Social.
(Anisha Aprilia)
