.png)
Lalu lintas di Pusat Kota Jakarta
fin.co.id - Usai Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-II Tahun 2025 telah mencapai angka 5,12 persen (y-o-y), muncul sejumlah keraguan dari pihak Ekonom serta Pengamat Ekonomi akan validitas data tersebut.
Bukan tanpa alasan. Pasalnya, angka tersebut justru berlawanan dengan konsensus suram yang telah disuarakan oleh hampir seluruh lembaga kredibel, dari IMF dan Bank Dunia yang memproyeksikan di kisaran 4,7-4,8 persen, hingga para ekonom domestik yang melihat langsung lesunya denyut nadi perekonomian.
Kekhawatiran serupa juga turut diungkapkan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dalam hal ini, dirinya juga menyoroti kesenjangan antara data BPS tersebut dengan hasil prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Indonesia (BI).
"Bank Dunia melalui Global Economic Prospects edisi Juni 2025 bahkan memberikan estimasi yang lebih konservatif di angka 4,7 persen. Dari dalam negeri, Bank Indonesia memberikan rentang proyeksi antara 4,7 persen hingga 5,1 persen, di mana angka realisasi BPS justru melampaui batas atas skenario paling optimis sekalipun," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Rabu 6 Agustus 2025.
Dengan adanya situasi ini, Achmad juga menambahkan bahwa diperlukan adanya peninjauan ulang kepada struktur tata kelola dan mekanisme perlindungan institusional yang menjamin independensi BPS dari tekanan eksternal.
"Audit ini harus dijalankan oleh sebuah tim yang tidak memiliki konflik kepentingan, terdiri dari para ahli statistik terkemuka dari universitas dalam dan luar negeri, ekonom independen, praktisi data, serta peninjau dari lembaga statistik internasional seperti Divisi Statistik PBB atau mitra pembangunan lainnya," pungkas Achmad.
Menkeu Berikan Tanggapan
Baca Juga
Sementara itu dalam menanggapi keraguan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan tegas menyatakan bahwa BPS sendiri selalu teguh dalam memegang integritas data-datanya.
Menurutnya juga, BPS selalu melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan metodologi dan sumber informasinya.
"Kita lihat juga semua indikator BPS, jadi saya rasa BPS tetap berpegang ke integritas datanya dan tidak bisa disetir pihak manapun," tegas Menkeu Sri Mulyani.
Sementara itu, Pemerintah sendiri juga akan terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II Tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejumlah program unggulan yang tengah didorong yakni investasi dan ekspor melalui kawasan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Pemerintah juga terus mendorong percepatan produksi sektor-sektor padat karya agar dapat mengakselerasi produksi secara optimal hingga akhir tahun.
"Kemudian tentunya kalau terkait dengan APBN 2026 nanti akan dibahas tersendiri dan disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus nanti. Dan arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian/Lembaga. Karena investasi menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi selanjutnya," ujar Menko Airlangga.
