fin.co.id - Pemerintah kembali menggulirkan kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah menyiapkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp30 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Total anggaran untuk BLT tambahan mencapai Rp30 triliun. Dana ini bersumber dari hasil efisiensi dan realokasi anggaran dalam APBN,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.
BLT Tambahan untuk 35 Juta Penerima
Menurut Airlangga, BLT tambahan tersebut akan diterima oleh 35.046.783 penerima manfaat, di luar 16,5 juta penerima BLT reguler yang sudah berjalan. Ia menjelaskan bahwa program ini menargetkan kelompok masyarakat pada desil 1–4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional, dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat (KPM) terdiri dari empat orang: ayah, ibu, dan dua anak.
“Dengan skema ini, bantuan bisa menjangkau hingga 140 juta orang,” jelas Airlangga. Pemerintah menilai, tambahan BLT ini dapat menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga sekaligus memperkuat perlindungan sosial di tengah tekanan harga bahan pokok.
Penyaluran Dimulai Senin Depan
Airlangga menegaskan bahwa penyaluran BLT akan dilakukan segera oleh Kementerian Sosial melalui dua jalur utama: bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Total ada 20,88 juta KPM yang akan menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
“Dari total penerima, sebanyak 18,3 juta akan menerima bantuan langsung melalui bank Himbara mulai minggu depan, sementara 17,2 juta lainnya melalui PT Pos Indonesia. Penyaluran dimulai Senin nanti,” ungkap Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan seremoni penyerahan simbolis kepada 50 penerima yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. “Hari ini bantuan akan diserahkan secara simbolis kepada penerima baru. Dari total 17,2 juta penerima non-reguler, sebagian besar merupakan kelompok yang baru masuk dalam data penerima tahun ini,” tambahnya.
Dampak Ekonomi dan Fokus Pemerintah
Kebijakan tambahan BLT ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga konsumsi masyarakat agar tidak melemah menjelang akhir tahun. Pemerintah menilai, bantuan tunai efektif dalam menjaga daya beli kelompok rentan dan memastikan roda ekonomi tetap berputar, terutama di daerah.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan perbankan nasional dalam mempercepat proses distribusi bantuan agar tepat sasaran dan efisien. Skema digitalisasi data penerima juga terus disempurnakan untuk mencegah duplikasi dan kebocoran anggaran.
BLT Jadi Bagian dari Strategi Perlindungan Sosial Nasional
Program BLT ini melengkapi berbagai instrumen perlindungan sosial yang sudah dijalankan pemerintah, seperti bantuan sembako, subsidi energi, dan bantuan pendidikan. Dengan tambahan Rp30 triliun ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung masyarakat di lapisan terbawah agar tetap memiliki daya beli.
Airlangga menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat. “Kami memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sasaran, cepat, dan transparan. Semua kementerian terkait telah siap mendukung pelaksanaannya,” tegasnya.