.png)
Mereka ingin memastikan bahwa misi tersebut berfokus pada penjagaan perdamaian, bukan penegakan militer antara Israel dan Hamas.
“Apa mandat pasukan keamanan di Gaza? Kami berharap mandatnya adalah penjagaan perdamaian, karena jika itu penegakan perdamaian, tidak akan ada yang mau menyentuhnya,” ujar Raja Abdullah II dari Yordania kepada BBC.
Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman masa lalu di mana pasukan internasional kerap terseret dalam konflik bersenjata alih-alih menjadi pihak netral.
Israel Tolak Pasukan dari Turki
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyampaikan bahwa negaranya menolak keras partisipasi pasukan Turki di Gaza. Ia menilai Presiden Recep Tayyip Erdogan bersikap terlalu bermusuhan terhadap Israel.
“Negara-negara yang ingin mengirim pasukan bersenjata setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” ujar Saar kepada wartawan di Hungaria.
Seperti diketahui, Erdogan sejak awal perang di Gaza telah mengkritik keras Netanyahu dan menyebut Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Ia bahkan membandingkan Netanyahu dengan Adolf Hitler, yang menimbulkan ketegangan diplomatik baru antara Ankara dan Tel Aviv.
Laporan Times of Israel menyebutkan bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza nantinya akan melibatkan tentara dari Indonesia, Azerbaijan, dan Pakistan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyampaikan kesediaan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian dalam forum KTT Gaza. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga kemanusiaan dan stabilitas di Timur Tengah.
Selain Indonesia dan Azerbaijan, Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam misi tersebut.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel apakah pasukan Malaysia akan diterima di Gaza.
Keputusan Israel untuk menentukan sendiri pasukan perdamaian yang boleh masuk Gaza bisa menjadi batu sandungan diplomatik bagi misi multinasional ini.
Di satu sisi, negara-negara Muslim ingin memastikan peran mereka tidak hanya simbolik, tetapi juga nyata dalam menjaga perdamaian. Di sisi lain, Israel menuntut kontrol penuh, yang dapat menimbulkan ketegangan diplomatik baru di kawasan.
