-
penegakan hukum yang lebih humanis,
-
pengurangan overkapasitas lapas,
-
penanganan kasus narkotika yang lebih berfokus pada rehabilitasi,
-
serta revisi pendekatan terhadap UU ITE.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo mencoba memulai rekonsiliasi politik dan sosial yang lebih luas, terutama bagi kelompok yang selama ini merasa dirugikan oleh proses hukum yang dianggap tidak proporsional.