.png)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
fin.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, pihaknya memiliki keterbatasan dalam memverifikasi keaslian dokumen akademik, termasuk terkait dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.
Habiburokhman mengungkapkan, DPR kerap disalahkan atas lolosnya Arsul Sani dalam seleksi Komisi Yudisial (KY), padahal pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap keaslian ijazah seorang calon pejabat negara.
Politikus Partai Gerindra itu menyoroti kompleksitas proses verifikasi, terutama untuk ijazah yang diperoleh dari universitas luar negeri.
"Soal Pak Arsul Sani, kami yang disalahin sekarang, Pak. Karena kami baca ini, baca dokumen satu memang kita tidak ada kemampuan secara forensik menilai asli atau nggak, tapi pasti asli kalau dokumennya. Tapi mengecek kampusnya itu seperti apa mekanismenya," kata Habiburokhman.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pemeriksaan ijazah untuk jenjang pendidikan S2 dan S3, terutama yang berasal dari luar negeri, karena hal ini menambah kompleksitas dalam seleksi calon anggota KY.
"Ngecek ke kampusnya itu gimana caranya gitu, kan. Mekanismenya seperti apa. Nah itu diskusi kita," tambahnya.
Kontroversi mengenai keaslian ijazah Arsul Sani mencuat setelah mantan Komisioner KPU, Romo Stefanus Hendrianto mengungkapkan, hal itu melalui kanal YouTube Refly Harun, Jumat, 14 Oktober 2025.
Baca Juga
Romo menyebut Arsul Sani meraih gelar doktor dari Collegium Humanum – Warsaw Management University di Polandia pada 2023. Namun, universitas tersebut kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polandia terkait dugaan praktik jual beli ijazah yang melibatkan pejabat kampus.
(Fajar Ilman)
