-
mengatur kembali institusi lokal di Gaza,
-
memastikan zona demiliterisasi berjalan sesuai rencana,
-
serta memulai koordinasi pembangunan ulang Gaza yang hancur akibat perang panjang.
Usulan ini berbeda dari rancangan sebelumnya karena kini mencantumkan pembahasan eksplisit mengenai pembentukan negara Palestina di masa mendatang—sesuatu yang sejak dulu menjadi titik paling sensitif di wilayah tersebut.
Wacana Negara Palestina
Bagian dokumen mengenai negara Palestina langsung menyalakan lampu merah di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menyatakan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, sebuah sikap yang sudah lama menjadi garis politiknya.
Dalam rapat kabinet pada Minggu (16/11/2025), Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menyetujui solusi dua negara yang memunculkan negara Palestina di masa depan.
Namun dokumen AS menyebut bahwa pembentukan negara Palestina akan dilakukan setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi dan dimulainya rekonstruksi Gaza.
Baca Juga
Dengan kata lain, AS menawarkan jalan panjang menuju negara Palestina, tetapi tetap mencantumkannya sebagai bagian dari rencana perdamaian—hal yang tidak dilakukan dalam rancangan awal.
Rusia Ajukan Usulan Tandingan
Voting DK PBB dijadwalkan digelar pada Senin (17/11) pukul 17.00 waktu New York. Namun sebelum voting dimulai, Rusia telah mengajukan keberatan keras terhadap dokumen AS.
Bahkan Moskow merilis versi usulan perdamaian sendiri, yang menekankan:
-
dukungan tegas terhadap two-state solution,
-
desakan agar DK PBB secara eksplisit menyatakan dukungan penuh terhadap negara Palestina.
Rusia menilai bahwa dokumen versi AS:
-
tidak memberikan jaminan jelas mengenai negara Palestina,
-
terlalu mengutamakan kepentingan Israel,
Dewan Keamanan PBB (UNSC) menggelar sesi sidang darurat pada Jumat (20/9/2024) dengan fokus pada ledakan mematikan perangkat komunikasi di Lebanon. /ANTARA/Anadolu/py