Dalam forum kabinet tersebut, Prabowo secara langsung meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak ragu menindak tegas anak buahnya yang terbukti terlibat dalam perusakan hutan dan penyelundupan kayu.
“Saya benar-benar berharap Panglima TNI dan Kapolri bisa menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” ujarnya dengan nada serius.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi keterlibatan aparat negara dalam kejahatan lingkungan, terlebih ketika dampaknya telah menelan ribuan korban jiwa.
Banjir Sumatra dan Krisis Ekologis
Pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, isu kerusakan hutan kembali menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga korban jiwa dalam jumlah besar.
Data terbaru BNPB mencatat hingga Senin 15 Desember 2025 malam, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 1.030 jiwa, sementara 206 orang masih dinyatakan hilang.
WALHI: Bencana Bukan Sekadar Faktor Hujan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi. Menurut mereka, kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli) berperan besar dalam memperparah dampak banjir dan longsor.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menyebut bahwa sebagian besar wilayah Sumatra Utara telah masuk kategori risiko tinggi bencana, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional 2022–2026.
“Hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah. Selebihnya sudah kelas risiko tinggi untuk banjir dan longsor,” ungkap Jaka.
Ia juga mengkritik narasi yang terus menyalahkan hujan, padahal di lapangan terlihat kayu-kayu besar terbawa arus banjir dan citra satelit menunjukkan hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana.
Kebijakan Pembangunan Dinilai Gagal Lindungi Hutan
Menurut WALHI, campur tangan manusia dalam bentuk kebijakan politik dan izin usaha menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem Batang Toru. Wilayah ini dikenal sebagai hutan tropis terakhir di Sumatra Utara dan habitat penting bagi orangutan tapanuli, primata paling langka di dunia.
“Laju deforestasi sulit dibendung karena perusahaan berlindung di balik izin pemerintah,” kata Jaka.
Ia menegaskan bahwa kegagalan negara dalam menjaga lingkungan telah menciptakan krisis ekologis yang kini berubah menjadi bencana kemanusiaan.