.png)
fin.co.id - Presiden Praboow Subianto, melalui pidatonya yang tegas, menyuarakan komitmennya untuk memberantas pelanggaran aturan tanpa pandang bulu dan tanpa memandang relasi pribadi.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang murni demi kemaslahatan bangsa dan negara, bahkan siap mengambil langkah tegas jika ada indikasi konflik kepentingan.
Intisari :
- Penindakan pelanggaran harus bersih dari konflik kepentingan dan sesuai undang-undang.
- Presiden Prabowo siap mengambil tindakan tegas demi kepentingan negara, bukan pribadi atau kelompok.
- Pemerintah berhasil menyita jutaan hektare lahan sawit ilegal dan ratusan triliun rupiah dari tambang ilegal.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pernyataan keras mengenai pentingnya penegakan hukum yang bersih dari pengaruh pribadi. Ia mengungkapkan pengalamannya yang tak terduga selama menjabat sebagai presiden, di mana ia seringkali dihadapkan pada godaan dan permintaan untuk memuluskan urusan yang melanggar aturan. "Aku satu tahun saja jadi Presiden, geleng-geleng kepala juga," ujarnya di Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Presiden dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mentolerir upaya suap atau permintaan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. "Saya berapa kali saya mau disogok, minta ini minta itu? Tegakkan peraturan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, saya tidak ikut yang lain-lain," tegasnya.
Hindari Intrik Pribadi Demi Keadilan
Lebih lanjut, Presiden Prabowo membagikan cerita spesifik mengenai daftar puluhan perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan terancam pencabutan izin. Ia secara sengaja tidak ingin terlibat langsung dalam proses verifikasi daftar tersebut. Alasannya sungguh mengejutkan: untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang bisa saja muncul.
"Saya bilang, saya tidak mau karena ada teman saya di situ. Iya kan, tidak enak, bisa terpengaruh," ungkapnya.
Ia bahkan mengaku enggan melihat daftar tersebut jika terdeteksi ada afiliasi dengan partai politiknya, Gerindra. "Saya begitu saya lihat, eh ini Gerindra lagi, jadi lebih baik saya tidak mau lihat. Saya tidak mau tahu," katanya dengan nada serius.
Presiden menekankan prinsip transparansi dan independensi dalam penegakan hukum. Ia tidak ingin ada keraguan sedikit pun mengenai integritas proses tersebut. "Saya tidak mau baca karena saya tidak mau terpengaruh. Tolong bapak pelajari ini, jangan-jangan saya takut ada teman saya di situ," imbuhnya.
Penegakan Hukum Penuh Tegas Sesuai Amanat UUD 1945
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh proses penindakan pelanggaran sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Menurutnya, setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku, tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak manapun.
Ia mengingatkan kembali kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai amanat konstitusi. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan," serunya penuh keyakinan.
