.png)
Wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali mencuat kuat setelah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut pertama kali disampaikan saat Prabowo memberikan sambutan dalam HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada 12 Desember 2024.
Prabowo menilai pilkada langsung membuat anggaran negara membengkak. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD akan jauh lebih efisien.
Ia mencontohkan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang menerapkan sistem serupa.
“Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini terserap untuk pilkada bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat seperti pendidikan, pangan, dan infrastruktur dasar.
Pernyataan senada kembali disampaikan Prabowo dalam puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan pada 5 Desember 2025.
Ia menekankan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menekan ongkos politik dan mengurangi praktik politik uang.
Prabowo menyebut sistem tersebut telah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
Dukungan Prabowo ini kemudian diikuti sikap resmi Partai Gerindra yang secara terbuka menyatakan setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Kembalinya wacana kepala daerah dipilih DPRD menunjukkan bahwa perdebatan antara efisiensi anggaran dan kedaulatan rakyat masih menjadi isu klasik dalam demokrasi Indonesia.
Di satu sisi, pilkada langsung dianggap lebih demokratis. Namun di sisi lain, pilkada tidak langsung dinilai lebih hemat biaya dan berpotensi menekan politik uang. (*)
