.png)
fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, akhirnya angkat bicara menanggapi beredarnya draf Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
Draf tersebut ramai diperbincangkan publik sejak pekan pertama Januari 2026, meski statusnya belum resmi ditetapkan.
Berbagai spekulasi dan kekhawatiran pun muncul di tengah masyarakat. Namun Prasetyo menegaskan, dokumen yang beredar saat ini belum final dan masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah.
“Belum. Kenapa cara berpikir kita itu selalu waduh, itu kan nanti akan begini. Substansinya gitu lho,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo meminta publik untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari draf yang belum resmi. Menurutnya, setiap regulasi pasti disusun dengan batasan, konteks, dan kondisi tertentu, bukan untuk diterapkan secara serampangan.
Ia menekankan bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan titik kritis dan situasi khusus sebelum sebuah aturan diberlakukan.
“Itu kan pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” tegasnya.
Prasetyo juga mengajak masyarakat untuk melihat substansi kebijakan, bukan larut dalam narasi kekhawatiran yang belum tentu terjadi.
“Marilah kita belajar sesuatu itu jangan selalu nanti kalau begini bagaimana, nanti kalau begitu bagaimana. Tidak ketemu nanti inti masalahnya,” ucapnya.
Untuk memperjelas maksudnya, Prasetyo menyinggung pengalaman publik saat KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Saat itu, banyak pihak memprediksi akan terjadi kekacauan hukum dan kriminalisasi berlebihan.
Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat berjalan normal.
