.png)
Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga membantah memiliki lembaga yang bernama Angkatan Muda Muhammdiyah.
"Tidak benar kalau ada orang yang mengatakan atas nama Muhammadiyah (mengaku sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah -Red). Kami juga tidak mengenal siapa yang melaporkan itu," kata Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, dikonfirmasi wartawan, Jumat 9 Januari 2026.
Dia menjelaskan, dalam struktur Persyarikatan, tercatat ada 13 majelis, 15 lembaga, dan tiga biro PP Muhammadiyah, namun tidak ada organisasi Aliansi Muda Muhammadiyah.
Tindakan pencatutan nama organisasi itu, dalam konteks hukum bisa menimbulkan kesalahpahaman publik seolah organisasi bersikap represif terhadap kebebasan berekspresi.
Bachtiar menyampaikan Muhammadiyah tidak pernah memberi mandat, keputusan organisasi, atau arahan kepada siapa pun untuk melaporkan Pandji apalagi atas materi stand up comedy yang dianggap menyinggung sejumlah organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah.
"Saya cek tidak ada pembicaraan di Muhammadiyah soal itu, apalagi sampai melaporkan ke ranah hukum. Jadi kalau ada yang menggunakan nama Muhammadiyah, itu jelas bukan dari struktur kami," ujarnya.
Sebelumnya, seseorang bernama Rizki Abdul Rahman Wahid mengaku sebagai Presidium Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah mempolisikan komika Pandji Pragiwaksono.
Laporan itu diajukan ke Polda Metro Jaya dan telah diterima dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 Januari 2026.
Pelapor menyebut materi komedi tersebut memicu polemik dan dianggap merendahkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.
“Kami melaporkan bahwa ada kasus yang menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media,” kata Rizki kepada wartawan.
“Satu orang (yang dilaporkan), seniman stand up comedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisial P,” sambungnya.
Rizki juga menilai materi stand up comedy tersebut berpotensi memecah belah dan memunculkan keresahan, terutama di kalangan anak muda NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, narasi yang dibangun dalam materi itu mengandung unsur fitnah yang dapat menyesatkan persepsi publik.
“Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ucap dia. *
