.png)
"Jadi, bisa saja pemilihan dilakukan secara langsung, atau bisa juga tidak langsung," ujar Yusril.
Ia menambahkan bahwa pengalaman bangsa ini membuktikan bahwa Indonesia pernah menjalankan kedua sistem tersebut, dan keduanya terbukti sejalan dengan amanat konstitusi.
Dengan demikian, tidak ada aturan yang dilanggar jika Indonesia memutuskan untuk kembali menggunakan sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah.
Fleksibilitas konstitusional ini membuka peluang untuk kembali mengevaluasi metode yang paling efektif bagi Indonesia.
Penyakit Kronis Pilkada Langsung: Biaya Tinggi, Politik Uang Merajalela!
Lalu, mengapa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat dan menjadi perbincangan hangat?
Yusril Ihza Mahendra menyoroti sejumlah masalah kronis yang lahir dari pelaksanaan Pilkada langsung pasca era reformasi.
Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah besarnya modal finansial yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah.
Kondisi ini, mau tidak mau, seringkali memicu dan membesarkan praktik politik uang atau yang dikenal sebagai *money politics*.
Akibatnya, sistem Pilkada langsung ini kerap dianggap lebih mengedepankan popularitas semata, seringkali mengalahkan pertimbangan kapasitas kepemimpinan yang sesungguhnya.
Munculnya figur publik, bahkan artis, yang memiliki popularitas tinggi namun belum tentu memiliki bekal kepemimpinan yang memadai, menjadi bukti nyata masalah ini.
Ancaman Politik Uang dan Dominasi Popularitas Artis
Yusril menilai risiko yang timbul dari Pilkada langsung begitu besar dan beragam.
Mulai dari potensi meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat, hingga potensi konflik antar kelompok pendukung calon.
Belum lagi, biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang cenderung selangit, membebani anggaran negara maupun calon.
