.png)
fin.co.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai menyusun langkah awal terkait rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026.
Pemerintah memastikan proses persiapan dilakukan secara matang, mulai dari perhitungan kebutuhan formasi hingga pemetaan internal di setiap kementerian dan lembaga.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih berada pada tahap kalkulasi mendalam untuk menentukan jumlah dan jenis formasi CPNS yang benar-benar dibutuhkan.
Menurutnya, proses ini penting agar rekrutmen ASN ke depan tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan kerja masing-masing instansi.
“Nanti setelah kita hitung dulu, nanti kementerian/lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pekerjaannya,” ujar Rini di Kompleks Parlemen RI, dikutip Selasa, 20 Januari 2026.
Rini menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga diwajibkan melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia secara internal sebelum mengajukan usulan formasi CPNS 2026.Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa pegawai yang direkrut benar-benar dibutuhkan dan mampu menjawab tantangan kerja birokrasi ke depan.
Dengan pemetaan yang matang, pemerintah berharap tidak lagi terjadi penumpukan pegawai di sektor tertentu, sementara sektor lain justru kekurangan tenaga profesional. Hal ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang selama ini terus digaungkan.
Fresh Graduate Jadi Fokus Utama Rekrutmen
Sinyal paling kuat dari rencana seleksi CPNS 2026 adalah kembali diprioritaskannya talenta muda atau lulusan baru (fresh graduate).
Rini secara terbuka menyatakan perhatiannya terhadap generasi muda yang baru lulus pendidikan tinggi agar dapat ikut berkontribusi dalam birokrasi pemerintahan.
“CPNS tentunya saya concern ya terhadap teman-teman dari fresh graduate,” pungkasnya.
Menurut Rini, lulusan baru dinilai memiliki keunggulan dalam hal adaptasi teknologi, kreativitas, serta cara berpikir yang lebih segar.
Hal ini sangat dibutuhkan dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan yang saat ini terus berproses menuju sistem kerja yang lebih modern dan efisien.
