.png)
fin.co.id - Wacana kontribusi Indonesia sebesar Rp17 triliun kepada Board of Peace menuai sorotan. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, meminta agar rencana tersebut dikaji secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, serta kepentingan nasional.
Menurut Dino, nominal yang dibicarakan bukan angka kecil dalam praktik diplomasi Indonesia. Ia menilai besaran tersebut jauh melampaui pola kontribusi Indonesia selama ini di berbagai forum internasional.
“Untuk diplomasi Indonesia, Rp17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis,” kata Dino dalam pernyataannya, dalam video Instagram.
Ia menegaskan, sepanjang sejarah, Indonesia belum pernah mengeluarkan dana sebesar itu untuk bergabung atau berpartisipasi dalam organisasi internasional mana pun.
Bahkan, jika dibandingkan dengan kontribusi rutin Indonesia, jumlah tersebut dinilai sangat mencolok.
“Rp17 triliun itu 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dino juga menyebut nilai tersebut setara dengan iuran Indonesia selama 50 tahun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan dua kali lipat dari total anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri.
“Rp17 triliun itu dua kali lipat dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri,” kata Dino.
Ia menambahkan, jumlah tersebut setara dengan pajak yang dibayarkan sekitar dua juta warga kelas menengah bawah. Karena itu, ia mempertanyakan minimnya diskusi mendalam di DPR ketika isu ini dibahas.
Menanggapi anggapan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung Palestina, Dino menegaskan tidak ada permintaan resmi dari pihak Palestina kepada Indonesia.
“Tidak pernah ada satu pun permintaan dari Presiden Otoritas Palestina, dari Hamas, atau dari Dubes Palestina di Indonesia kepada Indonesia untuk membayar Rp17 triliun untuk Palestina,” ujarnya.
Menurutnya, pihak Palestina memahami kapasitas Indonesia dan lebih membutuhkan dukungan dalam bentuk lain.
“Yang mereka paling butuhkan dari Indonesia adalah dukungan moral, dukungan politik, dan dukungan diplomatik,” kata Dino.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp17 triliun justru ditetapkan oleh Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, organisasi yang melibatkan Israel dan Indonesia namun tidak menyertakan perwakilan Palestina.
Dino juga mengaitkan rencana kontribusi tersebut dengan kondisi ekonomi nasional. Ia menilai situasi fiskal Indonesia belum berada dalam posisi longgar.
