.png)
fin.co.id – Ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada kondisi psikologis sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI). Beberapa PMI yang bekerja di Kuwait dilaporkan mengalami trauma akibat situasi keamanan di sekitar tempat tinggal mereka.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mukhtarudin mengungkapkan, sebagian PMI di Kuwait mengalami tekanan mental setelah mendengar atau merasakan dampak ledakan di wilayah sekitar.
"Ada beberapa pekerja migran yang di Kuwait, itu yang bukan dampak fisik, tetapi psikologis. Karena trauma. Traumatik, mungkin ada bom jatuh di dekat apartemennya," ujarnya di Kantor Kementerian P2MI, Kamis, 5 Februari 2026.
Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian P2MI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait telah memberikan pendampingan kepada para PMI. Selain itu, berbagai saluran komunikasi juga disediakan agar para pekerja migran dapat segera melapor apabila menghadapi kondisi darurat.
"Kami telah membangun krisis center, dan kita sudah membangun, sudah memajang hotline, laporan daripada pekerja migran, jika ada sesuatu, segera kita laporkan ke kita," ungkapnya.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah secara intensif untuk memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia tetap terjaga.
"Akan all out memantau, dan mengikuti perkembangan, day to day, detik demi detik, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah," tambahnya.
Sebelumnya, meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk melindungi PMI yang berada di kawasan tersebut.
Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian P2MI membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik guna memantau situasi secara real-time. Tim ini bertugas melakukan pendataan serta pemutakhiran informasi terkait keberadaan PMI di negara-negara yang terdampak konflik.
Beberapa wilayah yang masuk dalam pemantauan antara lain Qatar serta kawasan di sekitar instalasi militer yang sempat terdampak serangan. Pemerintah terus memperbarui pemetaan zona berisiko tinggi guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
"Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk," ujar Mukhtarudin, Selasa, 3 Maret 2026.
Sebagai langkah mitigasi, para PMI juga diimbau untuk menjauhi wilayah konflik, pangkalan militer, serta lokasi yang berpotensi berbahaya. Jika diperlukan, mereka diminta berpindah ke tempat yang lebih aman.
Pemerintah juga memperkuat kanal pengaduan guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul, mulai dari ancaman keamanan, keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja, hingga permintaan pemulangan ke tanah air.
Selain itu, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di berbagai negara Timur Tengah seperti Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi guna menyelaraskan data serta menyiapkan langkah kontingensi.
"Simulasi skenario evakuasi dan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi telah dipersiapkan sebagai langkah preventif apabila terjadi eskalasi lebih lanjut," ungkapnya.
