.png)
- Tahun 2017-2018: Periode awal di mana dugaan pelecehan pertama kali terjadi di lingkungan pesantren.
- Tahun 2020-2023: Dugaan pemanfaatan relasi kuasa antara guru dan murid untuk menekan korban agar bungkam.
- Tahun 2025: Kasus terakhir yang akhirnya memicu keberanian para penyintas untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.
Penerbitan SP2HP Bagi Keluarga Korban
Sebagai bentuk perlindungan dan transparansi pelayanan terhadap masyarakat, Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/66/IV/Res.1.24/2026/Dittipid PPA dan PPO.
Surat tersebut telah diserahkan kepada pihak pelapor, saudara MMA, pada 22 April 2026.
Penerbitan surat ini menandakan penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli psikologi forensik, hingga bukti elektronik yang menguatkan tuduhan terhadap Syekh Ahmad Al Misry.
"Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik terhadap korban. Kami memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional dan transparan," jelas Trunoyudo.
Viralnya kasus ini di media sosial memicu gelombang diskusi hangat di tengah masyarakat. Banyak pihak menyayangkan kejadian ini terjadi di institusi pendidikan agama yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar.
Para pemuka agama dari berbagai organisasi Islam besar di Indonesia turut memberikan suara, mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Kasus SAM menjadi pengingat keras bagi para orang tua dan pengelola lembaga pendidikan untuk lebih selektif dan waspada.
Fenomena relasi kuasa yang disalahgunakan oleh tokoh yang memiliki otoritas keagamaan tinggi seringkali menjadi penghambat korban untuk melapor.
Sehingga dukungan masyarakat terhadap para penyintas sangatlah krusial dalam kasus ini. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri belum merinci jadwal pemanggilan kembali SAM untuk diperiksa dalam status barunya tersebut.
Namun, sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan subjektif guna mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.
