Dapat Nilai 100 Capaian IKPA, Kejati Kaltim Raih Penghargaan Terbaik Dari KPPN Samarinda

62 Satker Raih Nilai IKPA Sempurna

Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Samarinda selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (Kuasa BUN-D) memberikan Piagam Penghargaan kepada satuan kerja dengan capaian terbaik.

Dari total 115 satker kategori sangat baik, sebanyak 62 satuan kerja berhasil memperoleh nilai IKPA sempurna atau 100.

Sedangkan 53 satker lainnya mendapatkan penghargaan kategori Sangat Baik.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara secara akuntabel dan transparan.

KPPN Samarinda juga mempermudah proses distribusi penghargaan dengan menyediakan akses unduh mandiri bagi seluruh satuan kerja penerima.

Piagam penghargaan dapat diakses melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Langkah digitalisasi ini dinilai lebih efisien dan memudahkan satuan kerja dalam memperoleh dokumen penghargaan tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan.

Selain memberikan penghargaan, KPPN Samarinda juga mengingatkan seluruh satuan kerja untuk terus memantau perkembangan kinerja pelaksanaan anggaran melalui aplikasi MyIntress.

Melalui platform tersebut, satuan kerja dapat melihat progres capaian IKPA secara detail berdasarkan indikator penilaian yang berlaku sepanjang tahun 2026.

Sistem ini memungkinkan monitoring dan evaluasi dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga perbaikan dapat segera dilakukan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan anggaran.

KPPN Samarinda Tegaskan Komitmen Zona Integritas

Dalam surat tersebut, KPPN Samarinda juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Layanan kepada satuan kerja disebut terus dijaga agar tetap optimal, transparan, dan bebas biaya.

KPPN Samarinda memastikan seluruh layanan dilakukan tanpa pungutan atau gratis sebagai bentuk komitmen menjaga integritas birokrasi.