.png)
fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka lebih dari 2.800 lowongan kerja melalui program Padat Karya Tunai sebagai upaya memberikan bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.
Program ini ditujukan khusus bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan dan akan mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5,7 juta per bulan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program tersebut merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat.
Melalui program ini, Pemprov DKI berupaya menyediakan lapangan pekerjaan jangka pendek bagi warga yang sedang menganggur atau kehilangan mata pencaharian.
"Program padat karya ini memang bersifat jangka pendek sebagai bantalan sosial karena tekanan ekonomi mulai terasa di masyarakat. Kami berinisiatif membuka ruang pekerjaan bagi warga yang membutuhkan," ujar Pramono saat meninjau kegiatan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).
Pramono menegaskan bahwa program padat karya tidak akan mengurangi alokasi anggaran untuk sektor penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Bahkan, menurutnya, anggaran pada sektor-sektor tersebut justru terus diperkuat.
Ia menilai langkah ini penting karena Jakarta memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 16,67 persen sehingga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Program ini hanya salah satu bentuk bantalan sosial. Untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya tetap berjalan bahkan ditingkatkan," kata Pramono.
Lowongan Dibuka Bertahap Mulai Pekan Depan
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menjelaskan bahwa lowongan kerja padat karya akan mulai dibuka secara bertahap mulai pekan depan setelah kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah dipetakan.
Beberapa dinas yang akan terlibat antara lain Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah unit kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pekerjaan yang tersedia mayoritas berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas umum dan lingkungan, seperti membersihkan saluran air, pengecatan trotoar, membantu pengumpulan sampah, hingga pengangkutan material pembangunan.
Menurut Firdaus, sejumlah pekerjaan yang sebelumnya banyak menggunakan alat berat atau mesin akan dialihkan kepada tenaga kerja manusia agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
