Deddy Sitorus Singgung Gibran soal Dugaan Suap Mahasiswa UBK

fin.co.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi mencuatnya dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Deddy, setiap pergerakan mahasiswa selalu memiliki potensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu. Ia menilai, fenomena tersebut bukan hal baru dalam dinamika politik maupun gerakan sosial.

“Ini menunjukkan, bahwa dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 23 Juni 2026.

Deddy mengatakan, selama ini PDIP kerap dituding berada di balik berbagai aksi mahasiswa. Namun dalam kasus yang menyeret mahasiswa UBK tersebut, ia justru menyinggung keterlibatan pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Nggak tahu itu arahan dia atau inisiatif anak buahnya. Tetapi kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh," ujar dia.

Ia merujuk pada pengakuan sejumlah mahasiswa yang mengaku menerima uang puluhan juta rupiah untuk mengalihkan agenda demonstrasi menjadi pertemuan langsung dengan Wakil Presiden.

“Mahasiswa itu menurut pengakuan mereka diberikan uang oleh polisi sekitar 20 juta lebih, 20 sampai 30 juta, untuk kemudian belok arahnya, demonya bertemu dengan Wapres secara langsung,” tuturnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menilai dugaan pengondisian tersebut sulit terjadi tanpa adanya perencanaan yang lebih besar. Karena itu, ia menduga ada pihak di tingkat atas yang mengatur jalannya peristiwa tersebut.

“Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan enggak mungkin dari bawah, tapi dari atas,” ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Deddy juga mengingatkan agar publik tidak mudah melontarkan tudingan bahwa PDIP berada di balik aksi demonstrasi yang mengkritik pemerintah.

"Nah, saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh. Karena, kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini," katanya.

Sebelumnya, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menjadi sorotan setelah video pengakuannya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengaku menerima uang terkait aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026.

Menurut pengakuannya, total dana yang diterima mencapai Rp20 juta dan kemudian dibagikan kepada sejumlah mahasiswa dengan nominal sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang setelah aksi berakhir.

Selain Abdi, beberapa mahasiswa lain yang disebut menerima uang tersebut antara lain Wakil Ketua BEM FH UBK Rafly Maulana Akbar, pengurus BEM FH Mubarak Tuasamu, Ketua BEM FEB Pujiono, serta Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian.

Hingga kini, identitas pihak yang diduga memberikan uang tersebut belum diketahui. Dalam keterangannya di hadapan mahasiswa UBK, Muhammad Abdi Maludin menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.