.png)
fin.co.id - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk menangani pengungsi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan berlangsung secara terpadu.
"Ada banyak pengungsi di sana dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar," kata Mugiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 7 JUli 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sementara, jumlah warga yang mengungsi mencapai sekitar 122 ribu jiwa. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh pengungsi memperoleh perlindungan dan layanan yang layak.
"Jadi kami ingin memastikan negara hadir untuk memastikan persoalan pengungsi bisa ditangani dengan baik, dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga," ujarnya.
Mugiyanto menilai penanganan pengungsi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak-hak dasar, mulai dari tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
"Jadi ada banyak yang menjadi atensi kami. Mereka yang mengungsi punya hak atas shelter. Memastikan tempat mereka mengungsi aman, kebutuhan dasar bisa terpenuhi," ujar Mugiyanto.
Di sisi lain, Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri Komjen Pol. Fadil Imran menyampaikan aparat terus melakukan pemulihan kondisi di Intan Jaya setelah insiden kontak senjata yang terjadi beberapa waktu lalu. Fokus utama saat ini adalah mengembalikan situasi keamanan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Ia menjelaskan, personel TNI dan Polri telah diterjunkan untuk mengamankan wilayah, termasuk memastikan operasional penerbangan di distrik tersebut kembali berfungsi.
"TNI-Polri mengirim personel ke sana untuk memulihkan keadaan," kata Fadil.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumpulkan informasi awal terkait kontak senjata antara aparat Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis, 2 Juli 2026, malam.
Dalam peristiwa itu, seorang perempuan hamil bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah terkena peluru saat berada di dalam rumah. TNI menyatakan peluru tersebut berasal dari kelompok bersenjata.
Komnas HAM juga mencatat eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan korban lain, di antaranya seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, serta seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing.
Selain itu, lembaga tersebut menerima laporan mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Insiden itu diduga dilakukan kelompok TPNPB-OPM Kodap Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak. Dalam kejadian tersebut, pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas ditembak, sementara tujuh penumpang yang merupakan Orang Asli Papua dilaporkan selamat.
Komnas HAM juga mencatat serangan terhadap pesawat komersial pernah terjadi di Bandara Koroway Batu, Yahukimo, pada 11 Februari 2026 yang menewaskan dua pilot. Berdasarkan catatan lembaga itu, sepanjang 2025 terjadi 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, sedangkan hingga April 2026 telah tercatat 26 kasus.
