Jelang Muktamar Ke-35 NU, Forum Ulama Nahdliyin Suarakan Evaluasi Total Kepemimpinan PBNU

fin.co.id - Forum Ulama Nahdliyin (FUN) menggelar halaqah di Universitas Darul Ulum, Jombang, untuk mengevaluasi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar Ke-35 NU.

Ketua FUN K.H. Mujib Qulyubi menegaskan, forum ini menjadi ruang perenungan sekaligus ikhtiar perbaikan organisasi.

“Sebagaimana bunyi hadis Nabi SAW, apabila melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan, jika tidak bisa, maka dengan lisan. Jika tidak bisa, maka selemah-lemahnya iman adalah dengan hati,” ujar Mujib dikutip dari Antara, Rabu, 26 Agustus 2026.

Mujib menyoroti mundurnya Rais Syuriyah PWNU Gorontalo K.H. Burhanudin Umar akibat dinamika elit internal, sembari berharap gerakan kultural ini menjadi bagian dari perjuangan perbaikan.

Tokoh NU Andi Najmi Fuadi menambahkan, aspirasi dari forum ini disiapkan sebagai masukan langsung bagi para peserta muktamar. Kritik tajam dilayangkan Pengasuh Pesantren Wali Salatiga K.H. Anis Maftuhin terkait kondisi kepemimpinan PBNU saat ini.

“Pemimpin sekarang la qowiyyan walaa amiinan (tidak kuat dan tidak dapat dipercaya). Jangan dipilih kembali,” ujar Anis.

Anis juga menyoroti luntur tradisi tabayun serta efektivitas kaderisasi yang dinilai berorientasi pada kekuasaan birokrasi.

“Ada tiga L dari PBNU hari ini: luntur keulamaannya, luntur tradisi tabayun, luntur ri'ayatul ummah. PBNU hari ini lemah manajerialnya dan tidak membuat maslahat,” katanya.

“Di bawah ada paradoks. Kaderisasi sekarang untuk menguatkan kekuasaan atau jabatan di birokrasi. Karena itu tugas bersama menitipkan aspirasi kepada muktamirin untuk memberi maslahat bagi Nahdliyin. Ikhtilaf itu harus menjadi rahmat dan perang gagasan,” ujarnya.

Sementara itu, K.H. Khariri Makmun mengingatkan agar PBNU lebih peka terhadap kesulitan masyarakat, sebagaimana tradisi para kepemimpinan terdahulu, serta menyoroti pembekuan kaderisasi dan isu kerja sama asing.

“NU bersama masyarakat, terutama di hari-hari sulit sekarang ini. Teman-teman di bawah berharap NU fokus melihat kondisi di masyarakat, kemudian didialogkan pada pemerintah. Zaman Gus Dur, K.H. Hasyim Muzadi, hingga Kiai Said melakukan itu,” katanya.

Kritik keras juga datang dari K.H. Mustain Syafi'i mengenai fungsi kontrol serta keberanian bersikap terhadap isu korupsi dan konsesi tambang.

“Kalau nahi 'anil mungkar, itu mungkarnya belum ada. Jadi sekarang dalilnya yang pas taghyir 'anil mungkar. Persoalannya, jika tikus-tikus menguasai lumbung, ayo beli racun yang paling efektif. Manfaatkan istighotsah, wa ahlikil kafarota. Kita juga buat sholawat asyghil, ternyata yang zalim pengurus NU sendiri,” kata Mustain.

“Ketika NU dan Muhammadiyah dikasih tambang, akhirnya pimpinannya diam semua. Apa kurang rusak darurat korupsi di negeri kita? Daripada mengolok-olok, mari kita istighfar,” ujar Mustain.

Seluruh masukan ini disuarakan menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.