Fraksi PKB Sentil Pragmatisme Politik, Parpol Jangan Hanya Kejar Jabatan dan Kekuasaan

fin.co.id - Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi arah perjuangan partai politik, sekalipun berada dekat dengan pusat kekuasaan. Orientasi politik yang hanya mengejar jabatan, kursi legislatif, dan akses kekuasaan berisiko menjauhkan partai dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulda Hiz mengingatkan pentingnya menjaga kepekaan sosial agar partai politik (parpol) tidak terjebak dalam pragmatisme ketika berada di lingkaran kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir perjuangan politik. Sebaliknya, kekuasaan harus menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kekuasaan semestinya bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan, memperluas kesejahteraan, memperkuat ekonomi rakyat serta memastikan kelompok masyarakat yang lemah tidak tertinggal," kata Neng Eem, dikutip Jumat, 6 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem saat mengikuti diskusi dan bedah buku "Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati" bersama kader DPC PKB Bogor. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Kota Bogor, Jawa Barat.

Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menilai, kedekatan dengan kekuasaan dapat membuat partai terlena hingga melupakan dinamika dan persoalan yang dihadapi masyarakat di bawah.

Karena itu, ia memandang reorientasi perjuangan sebagai agenda penting agar partai tidak menyempitkan tujuan politik sebatas pergantian kursi legislatif, perolehan jabatan, maupun akses terhadap kekuasaan.

Neng Eem Ajak Kader PKB Kembali pada Perjuangan Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Neng Eem juga mengajak kader PKB merefleksikan kembali nilai-nilai keislaman dan semangat perjuangan politik yang berpihak kepada kaum tertindas.

Ia mendorong pemikiran tokoh bangsa, seperti H.O.S Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati, menjadi bahan refleksi untuk membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Menurutnya, PKB perlu terus memperkuat orientasi perjuangan agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik, bersikap apatis terhadap ketimpangan sosial, ataupun menjadikan kekuasaan sebagai sasaran akhir.

"Konstitusi menjadi kompas bagi arah perjuangan menciptakan keadilan di negeri ini," ujarnya.

Neng Eem menjelaskan, arah perjuangan tersebut harus berpedoman pada amanat konstitusi, mulai dari Pasal 1 ayat (2) hingga Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur kedaulatan rakyat, perekonomian, serta kesejahteraan sosial.

"Karena itu, perjuangan politik PKB perlu terus diarahkan untuk memastikan amanat konstitusi tersebut hadir dalam kebijakan publik, terutama terkait pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan pengentasan kemiskinan," ucapnya.