Kemendagri Desak Camat Kerja Ekstra, Ini Program yang Harus Dikawal!

fin.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh camat di Indonesia untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan berbagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana secara optimal hingga menjangkau masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada camat yang bertugas di wilayah terdampak bencana. Mereka diharapkan tetap menjalankan tanggung jawab dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, sekalipun daerahnya masih berada dalam tahapan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menegaskan, keterlibatan aktif aparatur di tingkat wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan program prioritas nasional.

Menurutnya, dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai langkah, mulai dari memperkuat komunikasi dan koordinasi, melakukan pendataan, memberikan fasilitasi, hingga mendeteksi hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program.

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," katanya kepada wartawan, Jumat, 6 November 2026.

Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakornis) yang dihadiri sekitar 378 camat secara tatap muka. Sementara itu, lebih dari 7.000 camat lainnya mengikuti kegiatan melalui sambungan daring.

Forum tersebut diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapan aparatur kecamatan dalam menunjang implementasi berbagai kebijakan prioritas pemerintah.

Adapun sejumlah agenda yang menjadi fokus pembahasan meliputi program jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), stabilisasi inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta penanggulangan penyakit tuberkulosis (TBC).

Safrizal menjelaskan, camat mempunyai kedudukan strategis karena menjadi perantara antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan, desa, maupun kelurahan.

Oleh sebab itu, setiap camat perlu memahami substansi dan tujuan program pemerintah secara menyeluruh. Pengetahuan tersebut dibutuhkan agar mereka dapat membantu pelaksanaan kegiatan, memperlancar koordinasi antarpihak, serta mendeteksi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran program.

"Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan," tuturnya.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas melalui pembekalan teknis menjadi hal yang diperlukan. Dengan begitu, camat tidak hanya mengetahui daftar program pemerintah, tetapi juga memahami tindakan konkret yang harus dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.

Salah satu bidang yang membutuhkan keterlibatan aparatur kewilayahan adalah penanganan penyakit TBC.

Dalam pelaksanaannya, camat diharapkan dapat membangun koordinasi dengan petugas kesehatan dan instansi terkait untuk mendukung proses penemuan serta pelacakan masyarakat yang terindikasi atau menderita TBC.

Peran tersebut juga mencakup penyampaian informasi dan edukasi kepada warga mengenai pentingnya kepatuhan menjalani pengobatan. Masyarakat perlu didorong agar menyelesaikan rangkaian terapi sesuai anjuran tenaga medis sehingga upaya penanggulangan penyakit dapat berjalan lebih efektif.