.png){kind=small}
Denny berharap DPR menindaklanjuti pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran sebagai bukti pemenuhan persyaratan pendidikan.
Wakil Ketua Umum PSI Ronald A Sinaga, yang dikenal dengan sapaan Bro Ron, menilai polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi melukai perasaan warga Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Trinity, Jakarta, Jumat, 9 Oktober.
Menurut Denny, sikap Presiden Prabowo berpotensi memengaruhi langkah partai-partai politik di parlemen
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah belum menyampaikan pernyataan langsung terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, turut membahas kemungkinan yang dapat terjadi apabila suatu saat posisi Gibran sebagai wakil presiden berubah akibat proses hukum.
Partai Demokrat menegaskan belum mengubah sikapnya terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan.
Gibran tidak mungkin menyelesaikan pendidikan sarjana tanpa memiliki sertifikat A Level atau Advanced Diploma yang disebutnya setara dengan lulusan SMA di Indonesia.
Salah satu pertemuan berlangsung dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru membutuhkan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengklarifikasi persoalan ijazah SMA atau sederajat yang menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi melontarkan kritik keras terhadap KPU terkait dugaan ketidakcermatan verifikasi dan penyelundupan pasal dalam persoalan pemilu yang berujung pada putusan MK.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan mengenai putusan MK yang berkaitan dengan persyaratan ijazah Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penataan aturan peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.
Maruli menilai ketentuan hukum di lingkungan militer selama ini memiliki sanksi yang lebih keras dibandingkan peradilan umum.
Pernyataan itu disampaikan Guntur Romli melalui video yang diunggah di akun X miliknya.