.png){kind=small}
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa usia pensiun guru tidak bisa disamakan dengan dosen, terutama profesor yang bisa bekerja hingga usia 70 tahun.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 29 UU KPK. Pimpinan KPK tidak wajib mengundurkan diri permanen, melainkan cukup nonaktif dari jabatan asal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara.
Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebagaimana telah diubah melalui Undang-
Putusan MK yang menyatakan ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga terbit keputusan presiden terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan nasional.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan ditargetkan selesai sebelum Oktober 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berlanjut meski Mahkamah Konstitusi menyatakan ibu kota negara saat ini masih berkedudukan di Jakarta.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan IKN tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan status ibu kota negara saat ini masih berada di Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara tidak membatalkan maupun menghentikan pembangunan IKN
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai keberadaan perempuan di parlemen memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Naker) yang baru tidak sepenuhnya berada di tangan DPR.
MK kebut sidang gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan targetkan putusan resmi keluar bulan depan.
Baru-baru ini, sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 membawa kabar mengejutkan.
Di tengah krusialnya proses judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, selusin akademisi dari berbagai penjuru Nusantara, membentang dari Aceh hingga Papua, memilih turun gunung.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan sinergi dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (23/7/2026). MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi patut kita hormati dan dukung bersama. Ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konsumen. Kuota internet yang sudah dibayar masyarakat adalah hak mereka
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, menegaskan pemerintah menghormati seluruh putusan MK.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti besaran Kompensasi Penumpang yang diberikan maskapai kepada penumpang akibat keterlambatan penerbangan.
Tim pengacara Febrie Adriansyah mempertanyakan proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Kejaksaan Agung.