.png){kind=small}
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini memusatkan perhatian pada pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman akhirnya mengungkap alasan di balik dibatalkannya Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menepis anggapan pencalonan Adies Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara tiba-tiba.
Kebijakan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK resmi menolak gugatan nikah beda agama perkara nomor 265/PUU-XXIII/2025. Hakim menilai permohonan tidak jelas dan tetap pada aturan UU Perkawinan yang sah.
Dalam putusan terbarunya, MK menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan untuk melegalkan pernikahan antarumat berbeda agama.
Presiden Prabowo Subianto telah membubuhkan tanda tangan pada Keppres terkait penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan nikah beda agama. Simak alasan lengkap MK, dissenting opinion hakim, dan dampaknya.
Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait uji materi Undang-Undang APBN yang mempersoalkan alokasi dana program MBG di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai, usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen terlalu memberatkan bagi partai politik.
Kejagung menyatakan akan mempelajari perubahan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma terkait uji materi UU ITE dan KUHP. MK nilai permohonan kabur dan tidak lazim.
MK perintahkan revisi UU pensiun pejabat negara dalam waktu 2 tahun. Aturan baru wajib pertimbangkan keadilan sosial dan opsi uang kehormatan sekali bayar.
Ketua DPP Golkar Zulfikar Arse merespons putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terkait uang pensiun mantan pejabat negara.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung memastikan DPR akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pensiun pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap keputusan MK yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI serta pejabat tinggi negara lainnya.
MK memutuskan bahwa ketentuan mengenai uang pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR RI dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 bersifat inkonstitusional secara bersyarat.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan sikap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengaturan hak keuangan pejabat negara.
Kepastian hukum terkait keberadaan Kolegium dalam sistem kesehatan nasional semakin menguat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menetapkan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara dalam kasus hukum.